Soal Penerapan Sanksi Masker, Ini Penegasan Kapolda NTB

Mohammad Iqbal (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal menjelaskan, penerapan sanksi sebagai langkah lanjutan dari upaya pencegahan yang sudah digenjot sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan ini juga dapat menjadi referensi pemilik hak suara Pilkada 2020 untuk menentukan pilihannya.

‘’Jadi semua masyarakat memilih pasangan calonnya yang mematuhi protokol kesehatan. Bukan karena yang bisa membawa massa sebanyak-banyaknya. Calon yang bukan hanya ingin menang tapi mengorbankan orang lain,’’ ujarnya pada Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak tahun 2020 bertempat di Tenda Putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin, 14 September 2020.

Iklan

Hadir dalam rapat itu, Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu Provinsi NTB M Khuwailid dan instansi terkait lainnya.

Penerapan sanksi menjadi efek gentar. Bukan hanya kepada Bapaslon Pilkada 2020, tetapi juga kepada tim pemenangan, massa pendukung, serta simpatisan. “Saya ingatkan Bapaslon mementingkan keselamatan rakyat,” kata Iqbal.

Sanksi administrasi maupun pidana menyasar tanpa terkecuali. Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020. Potensi pelanggaran diprediksi terjadi pada pengumuman dan penetapan Paslon, pengambilan nomor urut, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

PKPU 5, 6, 9, dan 10 Tahun 2020 sudah mengatur penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020. “Memang 50 atau 100 orang yang di kantor tapi yang mengantar ribuan. Itu jelas melanggar. Nanti yang ini akan kami pidanakan,” tegas Kapolda.

Polri bersama TNI, sambung Iqbal, sudah menyiapkan penegakan sanksi atau mengusut pidananya. Pada 17 September nanti, Bapaslon Pilkada 2020 akan diajak menyatakan komitmen patuh protokol kesehatan.

‘’Kami tidak segan memberikan sanksi terhadap Bapaslon. Ada banyak aturan hukumnya. Misalnya, kalau ada yang tahu dirinya positif tapi sengaja datang ke situ (kegiatan tahapan Pilkada), kita akan pidanakan. Catat itu,’’ demikian Kapolda.  (why)