Soal Mandalika, Pansus Segera Temui Dewan Nasional KEK

Mataram (suarantb.com) – Pansus percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika DPRD NTB mulai bekerja dan memetakan masalah yang akan menjadi fokus kerja kedepannya. Termasuk membahas masalah pemberian kompensasi lahan seluas 109 hektar yang saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dengan warga yang mengklaim menjadi pemilik tanah.

Sekretaris Pansus Percepatan Pembangunan KEK Mandalika DPRD NTB, Yek Agil kepada wartawan, Senin, 5 Desember 2016 mengatakan setelah dilakukan pemetaan masalah, hal yang akan dilakukan Pansus selanjutnya adalah melakukan kunjungan ke Dewan Nasional KEK.

Iklan

“Setelah ini kita akan langsung melakukan kunjungan ke Jakarta,” ujar Yek Agil.

Kunjungan tersebut untuk mendalami lebih jauh prosedur apa saja yang harus ditempuh dalam mengelola KEK Mandalika. Baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Sehingga nantinya bisa menjadi rujukan Pansus Percepatan Pembangunan KEK Mandalika dalam bekerja.

“Insya Allah ketika kita sudah berangkat nanti ke Dewan Nasional KEK baru kita bisa mendefinisikan kembali substansi kebijakan permasalahan. Termasuk kebijakan yang akan diambil Pansus ke depan,” terangnya.

Yek Agil menjelaskan, sejauh ini Pansus baru pada tataran merangkum buah-buah pikiran pribadi para anggota Pansus. Sementara untuk keputusan bersama terkait rencana kerja Pansus ke depannya akan diambil setelah kunjungan ke Dewan Nasional KEK di Jakarta.

“Insya Allah keputusan ke depannya itu setelah kami konsultasi ke Dewan Nasional KEK,” ujarnya.

Yek Agil menerangkan Pansus secara umum akan bekerja untuk membuat rancangan besar pengelolaan KEK Mandalika ke depannya. Bagaimana merancang agar proyek tersebut tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di lingkar KEK Mandalika.

“Rencana master plan ke depan, KEK Mandalika ini mengakomodir semua kebutuhan kita. Baik dalam konteks masyarakat. Ruang publiknya seperti apa. Maupun melibatkan masyarakat sekitar terkait ekonomi mereka, kesejahteraan mereka dan sebagainya,” paparnya.

  Datangi DPRD Kota Mataram, Warga Karang Genteng Tolak Kehadiran Retail Modern

Sementara untuk penyelesaian 109 hektar lahan yang sampai saat ini belum menemukan titik temu, anggota Komisi II DPRD NTB ini mangatakan hal itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja Pansus yang diketuai H. Jazuli Azhar itu untuk dikonsultasikan ke Dewan Nasional KEK di Jakarta. “Setelah kami pulang baru kami akan menginventarisir masalah. Termasuk masalah itu (sengketa tanah) juga,” tandasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here