Soal Lima Raperda, DPRD NTB Menunggu Evaluasi Pemerintah

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM menegaskan pihaknya saat ini tinggal menunggu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah menyusul disahkannya lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh pihaknya, Jumat, 28 Oktober 2016 lalu.

Hal itu disampaikan Abdul Hadi, kepada suarantb.com, Minggu, 30 Oktober 2016. Hadi menegaskan, seperti halnya Perda lainnya, lima Perda yang dibuat DPRD NTB ini perlu dievaluasi terlebih dulu oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah dinyatakan tidak bermasalah, barulah Perda ini bisa diberlakukan di daerah.

Iklan

“Jadi tentu harus ada evaluasi dari kementerian. Nanti tinggal disempurnakan dan diperbaiki, hal-hal yang mana yang harus diubah,” jelasnya.

Salah satu Perda yang cukup krusial dampaknya terhadap daerah adalah Perda yang membahas tentang Organisasi Perangkat Daerah alias OPD. Perda OPD ini menjadi penentu komposisi birokrasi Pemprov NTB. Struktur birokrasi di Sekretariat DPRD NTB sendiri bisa ikut terkena imbas dari Perda ini. Meski, DPRD NTB telah menyepakati bahwa Sekretariat DPRD NTB tetap berstatus A dan tidak akan mengalami penyusutan struktur.

Hadi menegaskan, kepastian menyangkut Perda OPD juga akan berimbas terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Terlebih, saat ini DPRD NTB bersama eksekutif tengah mempersiapkan pembahasan APBD 2017. Penempatan pos anggaran untuk APBD 2017, akan sangat ditentukan oleh kepastian jumlah SKPD yang diatur dalam Perda OPD tersebut.

Saat ini, ujar Hadi, pihaknya sebenarnya sudah memulai proses pembahasan KUA-PPAS dengan melakukan diskusi-diskusi di internal DPRD NTB. “Kita menyiapkan pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang kita himpun melalui kegiatan reses baru-baru ini. Dan untuk itu, kita akan dahului dengan adanya pelaporan hasil reses,” tegas Hadi.

Hadi menegaskan, hasil reses yang dituangkan dalam dokumen resmi, bisa menjadi bahan pembuatan kebijakan dalam menyusun APBD NTB 2017 mendatang. Berbagai program prioritas yang dibuat oleh Pemprov NTB, juga perlu diukur berdasarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sejumlah kalangan di DPRD NTB memang sempat menyoroti minimnya aspirasi dari kegiatan reses yang diakomodir dalam alokasi belanja di APBD NTB 2016 ini. Terkait ini, Hadi mengakui perlunya penguatan pada upaya mengakomodir usulan belanja yang berasal dari masyarakat, yang dihimpun melalui kegiatan reses para anggota DPRD NTB.

Menurut Abdul Hadi, jika berjalan sesuai rencana, proses pembahasan APBD NTB 2017 akan segera dimulai setelah rampungnya struktur birokrasi yang baru berdasarkan Perda OPD yang telah disahkan. Setelah struktur birokrasi baru berhasil dibentuk melalui mutasi, Hadi menegaskan proses pembahasan kemungkinan akan berjalan dengan lancar. Diperkirakan, ujar Hadi, pembahasan ini sudah bisa berakhir dan menghasilkan kesepakatan pada pertengahan November 2016 mendatang.

“Insha Allah, kami berharap proses pembahasan APBD 2016 bisa berjalan lancar, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan,” pungkas politisi yang juga menjabat Ketua DPW PKS NTB ini. (aan/*)