Soal Lahan STIE AMM, Saksi Ahli Anggap SK Bupati Lobar Lemah, Perlunya Lihat Aspek Kemanfaatan STIE AMM

Kampus STIE AMM Mataram yang terletak di Jalan Pendidikan Mataram.(Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Persoalan lahan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada Rabu, 24 Februari 2021 dilakukan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Saksi ahli yang diajukan STIE AMM menyebutkan dua Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Barat lemah. Di samping itu, perlunya melihat aspek kemanfaatan dengan adanya STIE AMM.

Objek gugatan yang diajukan STIE AMM yaitu SK Bupati Lombok Barat nomor 697/72/2020 tentang pencabutan SK. Bupati Lombok Barat dengan nomor: Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986. Berimbas ke permintaan bayar sewa mundur 10 tahun dari Pemda Lobar ke STIE AMM.

Iklan

Saksi ahli yang diajukan STIE AMM, Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum., menyampaikan, ia memberikan argumentasi atas dasar dua SK itu, SK lama memberikan persetujuan utnuk penggunaan lahan oleh yayasan dari pemerintah lobar, SK baru berisi pencabutan. “Ada kelemahan di dalam SK, baik SK pertama dan SK kedua,” katanya.

Menurutnya, SK. Bupati Lombok Barat dengan nomor: Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986 memberikan satu wewenang penuh kepada yayasan untuk memanfaatkan tanah milik Pemda Lobar. Namun tidak diikuti dengan syarat-syarat pembatasan. “SK tidak tahu kapan berakhir surat keputusan itu, sehingga yayasan terus saja menggunakan,” katanya.

Ia menjelaskan, SK ini memiliki nuansa keperdataan yang harus ditindaklanjuti dengan SK-SK dalam bentuk perjanjian kontrak. “Dari sisi hukum administrasi ini yang disebut perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum keperdataan, sehingga jelas kepada siapa dia akan bernegeosiasi, dan apa saja yang dinegosiasikan ini yang perlu disepakati, sehingga jangan sampai persoalan ini muncul di belakang hari,” ujarnya.

Sementara terkait SK Bupati Lombok Barat nomor 697/72/2020, Gatot menyoroti tidak tercantumnya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.  Menurutnya dalam konsideran SK tersebut tidak menyebut ketentuan pasal mengenai pencabutan.

Gatot menyarankan, perlu ada pembahasan atau komunikasi antara yayasan di STIE AMM dan Pemda Lobar. Ia menyampaikan, sebaiknya memperhatikan aspek kemanfaatan dengan kehadiran STIE AMM. Ia juga menegaskan, pihak STIE AMM terbuka untuk berbicara. “Jangan juga dibebankan sewa terlalu besar dan berlaku mundur,” ujarnya.

Apalagi jika memperhatikan aspek kemanfaatan dengan adanya STIE AMM bagi pendidikan di NTB, yang sudah berdiri sejak 1984 dan telah menghasilkan lulusan yang telah bekerja di bank-bank dan pemerintahan di NTB.

“STIE AMM memperkerjakan banyak orang, bagaimaan ini diteruskan. Tidak bisa lihat hitam putih saja, aspek kemanfaatan dan keadilan, kondisi seperti ini membuat tidak ada kepastian, mempengaruhi mahasiswa juga seperti kenyamanan dalam belajar, dan lainnya,” kata Gatot.

Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., di akhir sidang menambahkan, pihaknya keberatan terkait pengenaan sewa oleh Pemda Lobar. Menurutnya harus ada Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu. “Ada atau tidak peraturan daerah tentang sewa bagi lembaga pendidikan, harus dibuat dulu peraturan daerah mengenai sewa,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Husniadi mengaku sudah memenuhi panggilan PTUN Mataram menjadi Saksi atas gugatan yayasan AMM terkait polemik administrasi lahan aset Pemkab Lobar. Menurut Fauzan ia diminta menjadi saksi penguat atas polemik itu. “Saya dipanggil menjadi saksi jam setengah dua siang,” ungkapnya, Rabu, 24 Februari 2021.

Sementara, ujarnya, pihak AMM  sudah dipanggil sehari sebelumnya. Namun dari informasi yang diterima olehnya, pihak AMM tak bisa menjawab ketika majelis hakim mengajukan pertanyaan dengan analogi kondisi yang sama dengan sengketa itu.

“Analoginya itu, misalnya di kawasan pengadilan ini ada warung yang masuk di kawasan itu. Nah apa yang dilakukan, pengadilan akan mengambil sewa, dan ditanyalah ke AMM, melakukan hal itu ndak ke pemda? Dia jawab ndak,” menceritakan informasi yang dia dengar.

Kompensasi pengunaan lahan itu yang ditanyakan majelis hakim, ujarnya, nyatanya hal itu tak ada diterima Pemkab Lobar dari AMM. Ia mengaku kesaksiannya untuk menguatkan beberapa data-data yang ada termasuk sertifikat lahan aset Pemkab. “Saya cuma hari ini saja dipanggil, kalau teman-teman yang lain  sudah,” bebernya.

Meski demikian ia memastikan persidangan itu tak akan mempengaruhi rencana eksekusi lahan Pemkab Lobar yang ditempati AMM itu. Diakuinya pihaknya belum mengeksekusi, karena masih berbaik hati saja membiarkan perkuliahan berjalan dulu. Bahkan ia mengungkapkan pihaknya sudah dipanggil Kota Mataram terkait rencana pelebaran lahan untuk Jalan Catur Warga- Kejaksaan yang mengenai sebagain lahan Pemkab Lobar yang ditempati AMM. “Untuk ganti rugi, pemkab yang akan diberikan untuk ganti rugi karena Pemkab yang punya sertifikat,” pungkasnya. (ron/her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional