Soal Lahan Gili Trawangan, Kejati NTB Tunggu SKK Gubernur

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Soal lahan Gili Trawangan masih tarik ulur. Kejaksaan belum bisa mengambil langkah tegas untuk rekomendasi putus kontrak karena Pemprov NTB belum serahkan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Sebelumnya, rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB, bahwa kontrak Pemprov NTB dengan PT GTI cacat hukum. Sehingga tidak ada opsi lain, kecuali putus kontrak. Namun itu hanya sebatas rekomendasi, karena eksekusinya ada di Gubernur NTB.

Iklan

Menurut juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH., MH, rekomendasi dalam legal opinion (LO) yang sudah diserahkan sebelumnya sebatas memberikan pendapat atau pertimbangan hukum. ‘’Dan itu (keputusan) semua tergantung yang diberikan LO (Pemprov, red),’’ kata Dedi Irawan Minggu, 2 Februari 2020.

Namun soal langkah lain yang lebih yuridis, pihaknya menunggu SKK dari Gubernur. ‘’Datun melaksanakan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pemberi kuasa,’’ ujarnya.

Dedi akan mengecek hasil koordinasi terbaru antara Pemprov NTB dengan Datun. Sebab sejauh ini  belum ada ekspose atau gelar perkara yang biasa dilakukan setelah penyerahan SKK.

‘’Apakah Pemda memberikan kuasa untuk  menempuh jalur litigasi atau non litigasi. Semuanya tergantung yang memberikan kuasa,’’ tandasnya.

Jika secara tertulis sudah diserahkan, Dedi memastikan sudah ada SKK. Namun bentuknya yang harus dipastikannya. ‘’Apakah bentuknya litigasi atau non litigasi,’’ ujarnya.

Jika litigasi, artinya upaya yang ditempuh preventif atau penegakan hukum. Sebaliknya untuk non litigasi, masih pendekatan persuasif atau di luar penegakan hukum.

Tidak saja Kejaksaan, sebelumnya tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK menegaskan hal sama. Kontrak 70 tahun sangat merugikan Pemprov NTB. Semakin memenuhi syarat untuk diputus setelah pihak PT. GTI tak memenuhi perjanjian dengan membangun 100 unit cotage di kawasan 65 hektar di Gili Trawangan.

Kabar terakhir dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, sudah melayangkan panggilan kepada PT GTI. Kesimpulannya perusahaan investasi itu ingin melanjutkan kegiatan dengan memenuhi kewajiban. Namun 80 persen lahan HGU itu sudah dikuasai masyarakat dan pengusaha. (ars)