Soal Kereta Gantung Rinjani, Bupati KLU Khawatirkan Nasib Ratusan ‘’Porter’’

Porter di KLU yang mengandalkan hidup dari pendakian lewat Senaru. Bupati KLU H. Najmul Akhyar khawatir jika kereta gantung dibangun akan mematikan usaha porter ini. (Suara NTB/ars)

Tanjung (Suara NTB) – Rencana pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan kereta gantung di jalur pendakian Rinjani melalui pintu masuk Lombok Tengah, mendapat respons dari Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, S. MH. Bupati khawatir, nasib ratusan porter (pengantar barang), guide yang terlibat aktivitas jasa usaha trekking jalur Senaru.

“(Kereta gantung) Inikan konsep mereka (Pemkab Loteng). Kalau kita, kalau pun perencanaan itu ada dan dilakukan, kita berpikir tentang hidup banyaknya orang yang mengantungkan hidupnya sebagai guide dan porter. Sehingga semuanya perlu pertimbangan menurut saya,” kata Najmul usai peletakan batu pertama Pustu Plus di Desa Medana, Senin, 30 September 2019.

Bupati Lombok Utara seolah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah pusat tersebut. Pasalnya di wilayah Senaru sebagai pintu masuk pendakian, tersedia usaha penginapan, kuliner dan usaha jasa porter.

Pascagempa Agustus 2018 lalu, kondisi usaha jasa wisata di wilayah itu masih belum pulih. Sejumlah penginapan yang mengalami kerusakan belum sepenuhnya bisa diperbaiki karena masih minimnya sumber daya para pengusaha akibat ditutupnya aktivitas pendakian Rinjani oleh pemerintah.

“Ide untuk membuat semacam ini ada, tapi lebih daripada itu, yang kita pikirkan adalah ribuan orang yang gantungkan nasib. Kemarin bayangkan ketika gempa banyak kampung yang sepi, karena memang tidak ada pengunjung,” sambungnya.

Selain persoalan itu, Najmul juga berhitung terkait retribusi yang diperoleh pusat dan daerah, meliputi Lombok Tengah dan Lombok Utara akibat sarana tersebut. Apabila yang menjadi tolak ukur pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka harus ada kajian. Apakah besaran PAD yang diperoleh berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, Najmul mengklaim bahwa pemerintah antar kabupaten perlu duduk bersama terkait rencana tersebut. Demikian pula, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan banyak aspek, baik ekonomi maupun sosial. Ia tidak ingin, warga Senaru dan sekitarnya menjadi pengangguran, karena beralihnya wisatawan menggunakan kereta gantung.

“Pasti provinsi yang menjembatani karena ini lintas kabupaten, tapi riilnya adalah kita ini sama-sama memiliki wilayah, misalnya sekarang Rinjani di KLU. Mereka membangun kereta gantung yang mengarah ke Lombok Utara, ya harus ada pembicaraan,” tegasnya. (ari)