Soal Kekurangan APBD 2018, Rasionalisasi Pokir Perlu Pembicaraan Tingkat Tinggi

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memastikan tak akan memangkas anggaran untuk kegiatan atau proyek-proyek yang mendukung pencapaian indikator RPJMD 2018 yang belum tercapai. Sementara, untuk rasionalisasi proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB yang tersebar di seluruh SKPD akan dilakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Dewan.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsudar di sela-sela pemaparan realisasi APBN hingga 7 Juni 2018 di Kanwil Dirketorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Jumat, 8 Juni 2018 siang. Syamsudar mengatakan persoalan kekurangan APBD NTB 2018 sedang dibahas dan dicarikan solusinya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Iklan

Ia mengatakan, BPKAD telah melakukan rapat kecil membahas persoalan kekurangan anggaran yang mencapai ratusan miliar tersebut. Termasuk mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan menutupi kekurangan anggaran tersebut. Apakah akan melakukan rasionalisasi terhadap pokir, perjalanan dinas atau kegiatan rutin lainnya.

“Itu beberapa alternatif  yang akan dilakukan oleh Pemda. Sebenarnya pada Kamis kemarin kami rapat dengan Pak Sekda. Tapi karena ada kesibukan sehingga tidak jadi untuk membahas masalah ini,” ungkapnya.

Syamsudar mengatakan, Pemprov belum memutuskan langkah apa yang akan ditempuh untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Namun, sudah ada beberapa langkah atau alternatif yang akan dilakukan.

Pihaknya di bidang perbendaharaan terus memantau setiap pencairan dana yang ada. Pihaknya memantau mana saja program atau kegiatan yang akan dipangkas. Sehingga akan jelas mana kegiatan yang akan ditunda pembayarannya. Namun, hingga saat ini, lanjutnya, TAPD belum menggelar rapat.

‘’Sehingga belum bisa memutuskan langkah-langkah apa saja. Yang jelas, untuk program yang mendukung indikator RPJMD tidak akan dipangkas. Karena memang ini RPJMD tahun terakhir, diupayakan tak akan dipangkas anggaran kegiatan  khusus yang mendukung indikator RPJMD 2018,” ucapnya.

  H. Ichtiar Tertantang Jadi Balon Wagub NTB

Jika memang anggaran tak mencukupi, pihaknya sedang mengupayakan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Karena melihat tren realisasi PAD 2017 yang terjadi peningkatan. Apakah masih bisa PAD 2018 dapat ditingkatkan dalam waktu dua ke depan.

Namun yang jelas, kata Syamsudar, untuk pajak rokok sudah tak bisa lagi ditingkatkan. Karena sudah keluar PMK yang mengatur hal tersebut. Peningkatan pajak rokok ini, lanjut Syamsudar tergantung dari jumlah penerimaan. Jika penerimaan meningkat, maka pajak rokok yang dibagi ke daerah juga akan meningkat.

Apakah Pemprov akan memangkas dana pokir yang tidak mendukung pencapaian indikator RPJMD? Syamsudar mengatakan hal itulah yang akan dilihat oleh TAPD. Namun, khusus untuk rasionalisasi dana pokir perlu pembicaraan dengan Dewan.

“Karena itu perlu pembicaraan tingkat tinggi kalau berurusan dengan di sana (Dewan). Kalau ada pengurangan tentu dibahas dulu,’’ terangnya.

Diketahui, beberapa target pendapatan dalam APBD murni 2018 mengalami penurunan realisasi. Akibatnya, terjadi kekurangan APBD lebih dari Rp 140 miliar. Seperti realisasi PKB yang mengalami penurunan sebesar Rp 42,4 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 52,6 miliar.

Tadinya target penerimaan pajak rokok dalam APBD murni Rp 342 miliar. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pajak rokok yang akan diterima NTB sebesar Rp 290 miliar. Sehingga minus Rp 52,6 miliar.

Pengurangan pendapatan atau penerimaan juga terjadi dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Antara lain, belanja atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. BPR NTB yang berkurang Rp 5,5 miliar.

Dalam APBD murni 2018, penerimaan dari PD. BPR NTB ditargetkan sebesar Rp 15 miliar. Namun, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan dari PD. BPR hanya sebesar Rp 9,485 miliar. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp 5,5 miliar.

  Gempa Dekat Gili Meno, Empat Warga KLU Luka Ringan

Kemudian, dalam APBD murni 2018 ditargetkan dividen dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 40 miliar. Namun, akibat perusahaan daerah tersebut tak beroperasi pada 2018 maka target tersebut menjadi nol.

Selanjutnya, target penerimaan pendapatan dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp 1,2 miliar. Setelah RUPS, perusahaan daerah ini hanya menyetorkna dividen sebesar Rp 800 juta. artinya, terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp 400 juta.

Begitu juga target penerimaan dari PT. Bank NTB sebesar Rp 65 miliar. Berdasarkan hasil RUPS pada 31 Mei lalu, PT. Bank NTB hanya menyetorkan dividen sebesar Rp 49,3 miliar lebih. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan sekitar Rp 15,6 miliar lebih.

Sementara itu, dalam APBD Perubahan 2018 masih ada kekurangan anggaran untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp 151 miliar lebih. Sehingga,TAPD sedang melakukan penyisiran anggaran di seluruh OPD yang masih dapat dilakukan rasionalisasi. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here