Soal Kasus Lahan LCC, Bupati Lobar Tegaskan Ikuti Proses Hukum

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) – Lahan tempat dibangunnya Lombok City Center (LCC) di Desa Gerimak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat  (Lobar) diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pejabat Lobar,  diantaranya Sekda H.M Taufiq dan sejumlah mantan pejabat Lobar, diantaranya Mantan Sekda HM Uzair dan mantan asisten I Setda Lobar H Halawi Mustafa pun telah diperiksa jaksa untuk dimintai keterangan terkait persoalan lahan mal yang dibangun tahun 2013 silam.

Menanggapi hal itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid menegaskan akan mengikuti proses hukum.

Iklan

‘’Ikuti proses hukum. Siapapun yang menjalankan tugasnya ( tugas negara), lebih-lebih aparat hukum harus didukung,’’ tegas Bupati Lobar.

Bupati mendukung Kejaksaan dalam mengusut masalah ini. Sebab menurut dia siapapun yang menjalankan tugas negara lebih-lebih aparat hukum harus didukung .

Ditanya perihal beberapa hal yang menjadi temuan BPKP dalam Kerja Sama Operasional (KSO) lahan LCC antara PT Tripat dengan PT Bliss selaku pihak ke tiga menurut dia sudah dilakukan re-negosisasi oleh PT Tripat dan dibackup Pemda. Soal hasilnya jelas dia, PT Tripat yang lebih tahu.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar, H Rahmad Agus Hidayat mengatakan bahwa berdasarkan temuan BPKP terkait KSO ada beberapa rekomendasi yang diberikan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut sama sekali dari pihak pengelola. Pihak PT Tripat sendiri sudah berupaya maksimal melakukan komunikasi dengan pihak pengelola LCC tersebut, bahkan PT Tripat sampai-sampai mencari ke Jakarta agar bisa bertemu dengan pengelola LCC.

Namun hasilnya pun nihil, tidak ada tindaklanjut. Menurut Agus, ada beberapa butir kesepakatan dan KSO yang menurut temuan BPKP perlu direvisi. Sehingga dilakukan lah upaya re negosiasi oleh Tripat dibantu oleh Pemda. ‘’Tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut sama sekali dari pihak pengelola LCC (PT Bliss),’’ tegasnya.

Beberapa butir perjanjian dalam KSO yang direnegosiasi menyangkut dividen dan kontrak kerjasama. Sebab dalam KSO yang dibut sebelumnya itu,  tidak ada batas waktu. Hal ini kata dia, perlu direvisi namun tidak ada tindakan dari pihak ke tiga.  Padahal sesuai ketentuan kontrak kerjasama atau MoU seharusnya ada batas waktu, maksimal kata dia 30 tahun kerjasama. Atau ditentukan waktunya, 10 tahun, 15 tahun.

‘’Tidak ada batas waktu, padahal sudah diupayakan (direnegosiasi) oleh Pak Sekda dan Pak Asisten. Tapi tidak ada tindaklanjutnya dari sana (pengelola red),’’ tegasnya. Termasuk kata dia, lahan yang dipakai seluas 8,5 hektar. Jika dilihat dari dividen sebesar 3 persen yang tertuang dalam KSO, tidak sesuai dengan yang diperoleh Pemda. Sehingga hal ini termasuk yang direvisi berapa jumlah persentase dividen ke Pemda dengan investasi yang masuk.

‘’Beberapa hal ini yang termasuk dalam klausul yang direnegosiasi,’’ katanya.  Ditanya soal adanya dugaan Pemda melakukan pembiaran dalam persoalan ini, padahal ada celah pelanggaran hukum yang berdampak pada Pemda? Agus membantah pihaknya melakukan pembiaran . Pasalnya, dengan upaya Bupati Lobar untuk  meminta agar persoalan LCC ini diaudit dan upaya-upaya Pemda sampai ke pusat  menurut Agus merupakan langkah Pemda dalam menyelesaikan persoalan ini. Akan tetapi tidak ada iktikad baik dari pengelola sehingga persoalan ini tidak ada titik temu. ‘’Tidak ada pembiaran itu, tetap ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda,’’ tegasnya. (her)