Soal Kasus K2, Bupati Dompu Enggan Komentari Hasil Korsup KPK

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin enggan mengomentari terkait hasil Korsup KPK yang menyatakan kasus pengangkatan tenaga honorer K2 Dompu tidak ada kerugian negaranya. Ia memilih diam saat diminta tanggapannya atas perkembangan kasusnya.

“Ndak ada komentar,” kata H. Bambang M. Yasin singkat saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Juni 2018. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tim Korsup KPK dipimpin Kombes Pol Endang Tarsa bersama timnya melakukan kegiatan supervisi atas kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K2 Dompu yang ditangani Polda NTB. Berkas kasus ini berulang kali dikembalikan tim jaksa pemeriksa dari Kejati NTB hingga tim dari KPK melakukan supervisi di Kejati NTB, Kamis, 31 Mei lalu.

Iklan

Kepada Suara NTB, Kajati NTB Mohammad Dofir menyimpulkan, berkas kasus K2 Dompu tidak ada kerugian negara. Salah satu pertimbangannya, putusan PTUN Mataram yang memenangkan honorer K2 Dompu yang dibatalkan SK pengangkatan CPNS-nya. Sehingga gajinya tidak bisa dijadikan dasar dalam menghitung kerugian negara.

Kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K2 Dompu tahun 2014 ini berawal dari laporan beberapa honorer K2 ke Polres Dompu. Para honorer ini menuding ada sejumlah orang dari 390 orang yang dinyatakan lulus tidak memenuhi kriteria (TMK) diangkat menjadi CPNS dari formasi honorer. Aksi protes para honorer ini membuat Pemda Dompu membentuk tim verifikasi sesuai surat edaran BKN untuk menerima aduan terkait honorer yang dinyatakan lulus tapi tidak memenuhi kriteria.

Hasil kerja tim ditemukan 134 dinyatakan TMK dan 256 dinyatakan MK. Namun hasil ini tetap disampaikan ke BKN hingga KemenPAN RB. Laporan Bupati atas temuan ini tidak dijadikan rujukan oleh BKN, sehingga proses penerbitan nomor induk pegawai (NIP) tetap dilakukan. Bahkan NIP 390 orang honorer yang diangkat menjadi CPNS ini diterbitkan tahun 2014, tapi pihak BKN menyurati Pemda Dompu untuk memperbaiki SKTJM yang ditandatangani Bupati.

Setelah kasus ini diambil alih Polda NTB dari Polres Dompu dan proses pemeriksaan beberapa pihak dilakukan, muncul surat pembatalan NIK dari BKN RI yang ditindak lanjuti BKN regional Denpasar ke Bupati Dompu. Pertimbangan BKN membatalkan NIP 134 CPNS Dompu karena ada temuan yang menyatakan TMK. Surat pembatalan NIP oleh BKN menjadi dasar Bupati Dompu menerbitkan pembatalan SK CPNS terhadap 134 CPNS dari formasi honorer K2 Dompu sekitar September 2016. Mereka ini pun melayangkan gugatan ke PTUN Mataram dan dari 2 kali gugatan selalu dimenangkan penggugat dari CPNS honorer K2 Dompu.

Sementara dalam perkembangan penyidikan, Drs. H. Bambang M. Yasin dijadikan sebagai salah satu tersangka. Namun hanya berkas untuk H. Bambang M. Yasin yang dikirim ke Kejati NTB untuk diperiksa. Berkas kasus ini pun terus dikembalikan Jaksa pemeriksa ke penyidik Polda NTB hingga turun tim Korsup KPK. (ula)