Soal Kasasi Putusan Ramang, JPU Belum Tentukan Sikap

Yusuf (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB memutuskan tidak menambah atau mengurangi hukuman pidana badan Ramang, terdakwa kasus pungli pencairan ADD Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Jaksa menyatakan tidak akan mengajukan kasasi. Kecuali, apabila Ramang menggunakan upaya hukum lanjutan.

“Kalau setengah dari tuntutan bisa dimungkinkan kita terima,” ucap Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi perihal upaya kasasi atas vonis banding Ramang, Jumat, 19 Juni 2020. Jaksa penuntut umum (JPU) pun belum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Walaupun, putusan banding itu pada intinya sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Yang mana vonisnya hanya setengah dari tuntutan.

Iklan

“Kasasi kan bukan soal berat ringannya hukuman. Kami sikapnya menunggu saja. Kalau dari Ramang terima, JPU juga terima. Ramang kasasi, kita wajib kasasi,” terangnya. Pengadilan Tinggi NTB sebelumnya menerima banding jaksa penuntut umum dalam perkara pungli pencairan ADD di Sekotong Barat, Sekotong, Lombok Barat. Meski demikian, hakim banding tidak mengubah besaran vonis penjara dan denda bagi terdakwa Ramang.

Putusan banding itu hanya menguatkan vonis terhadap Ramang. Isi putusannya yakni menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. Serta menguatkan putusan No 3/PID.SUS.TPK/2020/PN.Mtr yang dimintakan banding tersebut. Mantan Kasi Ekonomi Kecamatan Sekotong, Lombok Barat Ramang sebelumnya dihukum penjara dua tahun dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, JPU mengajukan tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan. Ramang terbukti menarik pungutan pencairan ADD desa wilayah Sekotong Barat yang totalnya mencapai Rp76,4 juta. Penarikannya dilakukan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Pungli itu terbongkar lewat operasi tangkap tangan Polres Lombok Barat dengan barang bukti yang disita Rp3 juta. Uang tersebut merupakan yang diterima terdakwa sebagai biaya pengurusan administrasi pencairan anggaran desa. (why)