Soal JPS Gemilang, APH Gunakan Pendekatan Pemulihan Keadilan

Para pekerja menurunkan paket bantuan jaring pengamanan sosial di Kota Mataram beberapa waktu lalu. Pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 mendapat kekhususan yang diatur peraturan perundangan.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan Covid-19 membutuhkan kerja kilat. Proses pengadaan barang dan jasa pun dipermudah. Seiring juga dengan potensi penyimpangannya. Pendekatan pemulihan keadilan menitikberatkan pola pencegahan.

‘’Bukannya pidana dibiarkan dulu lalu diusut. Tapi ini diingatkan sejak awal,’’ ungkap Asisten Intelijen Kejati NTB, Munif memberi penjelasan mengenai pendekatan Restorative Justice yang kini sedang diterapkan.

Iklan

Proyek pengadaan barang dan jasa di era pandemi mendapat kekhususan. Aturan lama tidak memungkinkan dipakai untuk penyelesaian penanganan Covid-19 yang memerlukan kerja ekstra cepat. “Makanya sekarang begitu dibayar langsung diaudit. Agar bisa aman,’’ terangnya.

Munif tidak menampik adanya potensi permainan dari sisi kewajaran harga, margin keuntungan, dan selisih pembayaran. Namun, sudah ada aturan yang melindungi diskresi kebijakan pemerintah.

Selain itu, tidak serta merta jalan penindakan yang dipakai. Kecuali yang memang sudah ada niat korupsinya sejak awal. “Substansinya diselesaikan melalui Inspektorat. Kita tidak bisa seperti dulu. Cukup ada laporan langsung bis diusut, langsung bisa turun selidiki,” jelas Munif.

Mekanismenya, sambung dia, pihaknya menindaklanjuti temuan Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP). Merujuk pada klasifikasi temuan. Diantaranya, adanya kesalahan, kemundian kesalahan administrasi, dan kesalahan administrasi berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Yang kita selidiki misalnya yang kesalahan administrasi berpotensi kerugian negara. Tetapi siapa yang bertanggungjawab diberi kesempatan mengembalikan uangnya. Kalau temuan Inspektorat dalam waktu 10 hari. Kalau BPK 60 hari,” paparnya.

Apabila melebihi batas waktu tersebut, Munif mengatakan bahwa aparat penegak hukum sudah bisa mulai masuk penyelidikan. “Kita kedepankan restorative justice. Ini bisa lebih banyak membangun. Penjara itu pilihan terakhir,” pungkasnya. (why)