Soal Harga Lahan Smelter, Sepenuhnya Hasil Penetapan Appraisal

Salah satu dokumentasi pertemuan yang digelar tim dengan H. Yandri, salah seorang warga yang masih mempertahankan lahannya di lokasi pembangunan smelter.(Suara NTB/ist)

PEMBEBASAN  lahan untuk lokasi pembangunan pabrik smelter di Dusun Otak Kris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)  sedikit lagi rampung. Kecuali lahan seluas 62 are, milik seorang warga bernama H. Yandri yang masih terus dipertahankan. Dengan demikian, 153,37 hektare dari total 154 hektare lahan inti lokasi pembangunan pabrik pemurnian hasil galian tambang batuan mineral itu telah dibebaskan.

Terkait H. Yandri yang hingga kini masih terus mempertahankan lahannya. Sebenarnya Pemerintah KSB sebagai bagian dari tim percepatan rencana pembangunan smelter dan industri turunannya (tim percepatan) yang diinisiasi oleh Pemprov NTB dan Pemda KSB sudah sejak awal telah melakukan berbagai pendekatan.

Iklan

Sayang upaya pendekatan itu tidak berbuah hasil. H. Yandri masih menolak, bahkan kini lebih memilih menempuh jalur hukum ketimbang menerima nilai pembayaran ganti rugi yang besarannya telah ditetapkan sesuai prosedur itu. Sejak awal H.Yandri menuding pemerintah dalam hal ini Pemda KSB sebagai bagian dari Tim Percepatan, telah menetapkan nilai ganti rugi lahan yang tidak sesuai hasil kajian appraisal, hingga melanggar aturan pemerintah dan Instruksi Presiden.

Menanggapi tudingan itu, Wakil Tim Percepatan Rencana Pembangunan Smelter, H. Amry Rakhman menjelaskan, terkait penentuan besaran biaya ganti rugi lahan lokasi pembangunan smelter itu sepenuhnya berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal. ‘’Ini perlu saya dan tim luruskan. Bahwa nilai yang dibayarkan kepada pemilik lahan semuanya sesuai penetapan perhitungan tim appraisal,’’ tegasnya via sambungan telepon, Selasa, 5 Oktober 2021.

Ia menjelaskan, dalam bekerja tim appraisal yang ditunjuk menilai lahan warga pastinya bekerja sesuai aturan. Di mana teknis perhitungannya secara umum dengan melihat kondisi dan letak lahan tiap bidang lahan di lokasi secara langsung. ‘’Itu ilmunya di tim appraisal sehingga lahan satu dan lainnya ditetapkan nilainya berbeda-beda,’’ paparnya.

Hasil penilaian tim appraisal itulah, selanjutnya dijadikan bahan penyampaian oleh tim percepatan smelter selama sosialisasi kepada warga pemilik lahan. Di mana menurut H. Amry tim sedikit pun tidak pernah menganggu gugat nilai tiap bidang tanah yang akan akan dibebaskan. ‘’Penentuan harga itu tidak ada campur tangan tim percepatan. Apalagi menyebut nama pemerintah. Jadi kalau ditanya dari mana angka-angka (harga tiap lahan) itu. Ya sumbernya tim appraisal,’’ tandasnya.

Mantan Asisten II Setda KSB ini pun mengaku kaget dengan informasi berkembang belakangan. Ia menuturkan, pemerintah melalui Tim Percepatan selama ini selalu melakukan sosialisasi mengenai besaran pembayaran ganti rugi lahan bakal pabrik smelter itu. Dan selama sosialisasi pun ditegaskannya tim selalu didampingi oleh tim appraisal.

‘’Soal dokumen yang kemudian saya tanda tangani yang juga memuat nilai tiap bidang tanah, itu karena saya ringkas sebagai bahan sosialisasi khusus untuk lahan di Otak Kris. Dan saya tegaskan kembali, itu murni perhitungan appraisal,’’ tegas H. Amry yang kini menjabat  Kepala Bappenda NTB ini.

Terpisah, M. Endang Arianto, salah satu anggota tim fasilitasi pembebasan lahan smelter menjelaskan, kehadiran tim fasilitasi dalam proses pembebasan lahan smelter atas permintaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Tugasnya menjembatani perusahaan dengan warga pemilik lahan agar proses pembebasan lahan itu berjalan lancar. ‘’Intinya bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan cepat. Dan kami juga bekerjanya sesuai aturan supaya pemilik lahan tidak dirugikan, begitu pun perusahaan,’’ jelasnya.

Ia menuturkan, selama berproses, kerja-kerja tim fasilitasi didokumentasi dengan baik. Bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan dengan tiap pemilik tanah, tak terkecuali kepada H. Yandri. ‘’Memang ada kemudian sejumlah permintaan sebagai syarat dari beliau (H. Yandri) yang coba kami komunikasikan dengan perusahaan yang sebenarnya tidak realistis. Tapi kami tetap sampaikan ke perusahaan. Dan belakangan itulah mungkin jadi motifnya tetap menolak melepas lahannya,’’ ujarnya seraya  membeberkan permintaan H. Yandri.

‘’Ini beberapa permintaannya. Minta tujuh anggota keluarganya dipekerjakan termasuk dia minta agar setiap tahun mendapat proyek di tambang Batu Hijau dengan nilai Rp10 miliar,’’ ungkap Endang.

Selanjutnya ia menambahkan, sebelum pembebasan lahan dilakukan. Baik Tim Percepatan maupun tim fasilitasi gencar melakukan sosialisasi harga sesuai hasil taksiran tim appraisal. Tidak sekali atau dua kali, bahkan untuk meyakinkan para pemilik lahan, berbagai forum dibuka oleh tim agar bisa mengetahui persis harapan dan keinginan para pemilik lahan dengan pendekatan musyawarah mufakat.

‘’Di situ kemudian kita tahu ada yang minta dicarikan lahan pengganti. Ada yang minta dibayarkan tanamannya, dibuatkan rumah di tempat lain. Itulah yang kami fasilitasi ke perusahaan dan alhamudilillah bisa dipenuhi. Kecuali tadi itu, permintaan H. Yandri,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kabag Dokpim KSB, Suryaman menegaskan, pemerintah melalui Tim Percepatan pembangunan smelter hadir untuk memastikan tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar dan semua proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku. ‘’Soal berapa harga tiap lahan warga, itu appraisal yang menentukan. Sementara Pemda hanya mengawal agar bagaimana pemilik lahan mendapatkan haknya secara adil,’’ tuturnya.

Selanjutnya mengenai adanya lahan sisa yang belum bisa dibebaskan. Suryaman menyebutkan, keberadaan lahan milik warga H. Yandri tersebut hingga detik ini tidak pernah diganggu oleh perusahaan meski sejauh ini lahan tersebut masuk dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh perusahaan. ‘’Di lokasi memang sudah ada perubahan bentuk lahan karena sudah dibersihkan. Tapi kalau katanya itu digusur tidak juga. Karena waktu proses pembersihan, H. Yandri menyaksikan. Saksinya ada. Jadi  jangan diputar balik, malah pemerintah sampai dituding melanggar HAM segala,” tandas mantan Kabag Pemerintahan KSB ini.

Sementara itu, terlepas dari polemik masih bertahannya H. Yandri terhadap lahannya. Harapan masyarakat agar segera terbangunnya pabrik smelter itu sangat besar. Wagiman salah seorang warga yang sejak awal telah melepaskan lahannya di lokasi smelter itu menyatakan, berharap realisasi pembangunannya bisa segera dimulai. ‘’Salah satu alasan, kami rela melepas lahan kami di Otak Keris karena kami mendukung pemerintah,’’ ujarnya.

Selain mendukung pemerintah, Wagiman yang kini bersama keluarganya telah pindah ke Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa itu menyampaikan terima kasih kepada Pemda KSB serta kepada tim fasilitasi. Sebab berbeda dengan pemilik lahan lainnya, ia bersama Rebin yang masih familinya memilih untuk mendapatkan pengganti lahan seluas yang dimilikinya di Dusun Otak Keris.

‘’Ganti dengan tanah ini permintaan kami. Bukan dipaksa. Karena saya, Pak Rebin beranggapan kalau dibayar duitnya pasti habis dan kami tidak bisa punya tanah lagi seperti di Maluk,’’ katanya.

Ia pun menuturkan, tim fasilitasi yang membantu keluarganya untuk mendapat lahan pengganti sangat memudahkannya. Selain bisa mendapatkan lahan dengan luas yang sama, aset bangunan rumah yang ditinggalkannya di Maluk turut dibangun kembali. ‘’Bangunan kami juga diganti rugi. Alhamdulillah tidak ada yang kami urus tinggal datang ke sini. Dan di sinilah kami sekarang (di Desa Jorok),’’ tuturnya.

Senada dengan Wagiman, Rebin pun menyampaikan rasa terima kasihnya. Menurut dia, ia dan keluarganya sangat terbantu. Sebab jika harus jujur, pada dasarnya ia merasa berat meninggalkan lahannya di Otak Keris itu. Namun demi pembangunan dan kemajuan daerah, ia pun rela melepaskan lahan penghidupannya yang telah dimiliki lebih dari 36 tahun lamanya di Kecamatan Maluk itu.

‘’Kami ini warga transmigrasi awalnya. Dan saya sesepuh (dituakan) di Otak Keris itu. Tapi untuk kepentingan umum saya bilang ke Pak Wagiman kita relakan saja. Toh dulu kita ke sini tidak punya apa-apa,’’ ujarnya.

Meski telah mendapatkan lahan pengganti,  yang totalnya sekitar 12 hektare berikut bangunan rumah. Baik Wagiman maupun Rebin menyatakan, mereka masih memiliki ganjalan. Pasalnya ada sekitar 12 kepala keluarga di sekitar lokasi induk pabrik smelter yang memiliki harapan agar lahannya juga segera dibebaskan.

‘’Kami masih sering komunikasi dengan saudara kami di sana. Kami sedih sebab keinginan mereka juga sama, supaya lahannya dibeli juga secepatnya,’’ harap kakak beradik ini seraya menambahkan, hal lain yang masih mengusiknya karena belum mengantongi sertifikat lahan yang dimilikinya sekarang ini.

‘’Alhamdulillah lewat tim fasilitasi, sertifikat itu juga sedang diurus. Tapi kalau bisa ya secepatnya kami dapatkan supaya kami enak tidur,’’ tambah Rebin. (bug)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional