Soal Dualisme BPPD NTB, Fauzan Minta Semua Pihak Ikuti Putusan Musyawarah

Mataram (Suara NTB) – TGH Fauzan Zakaria sebelumnya telah mendeklarasikan diri bahwa dirinya telah dipilih melalui forum resmi. Bertempat di Rumah Langko pada 21 Maret lalu. Sembilan penentu kebijakan bersama Sekda NTB menghadiri pemilihan Ketua BPPD NTB. Ia mengajak semua pihak untuk mengikuti keputusan musyawarah tersebut.

“Kita sudah musyawarah pada hari itu, dan setelah adanya pemilihan, tidak ada yang menyanggah atau menyatakan bahwa dia tidak setuju. Maka, diputuskanlah bahwa keputusan musyawarah itu adalah sah. Terkait dengan ketidaksetujuan beberapa pihak yang terjadi di luar musyawarah, itu bukan menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Kamis, 5 April 2018.

Iklan

Ia mengatakan bahwa memang betul bahwa pemilihan Ketua BPPD itu harus dipilih oleh sembilan penentu kebijakan. Namun tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemilihan ketua harus dilakukan dengan cara voting. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Fauzan Zakaria, bahwa hasil voting yang didapatkan setelah musyawarah adalah tidak sah atau tidak dapat dibenarkan.

“Memang betul bahwa pemilihan harus dilakukan oleh penentu kebijakan yang sudah di SK –kan oleh Gubernur. Namun tidak ada ketentuan pula bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara voting. Kalau memang ada yang tidak setuju, harusnya pada saat musyawarah di Rumah Langko itu bilang saja tidak setuju,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekda NTB Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D. Menurutnya, sekda telah merekomendasikan kepada sembilan penentu kebijakan untuk menetapkan TGH Fauzan Zakaria sebagai ketua. Sedangkan semua penentu kebijakan menyatakan untuk meyetujui rekomendasi Sekda tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sanggahan atau penolakan dari mereka.

“Saya rasa ini sudah jelas kan tidak ada yang menolak. Lalu kemudian mereka melakukan voting kembali kan tidak bisa. Artinya ini tidak menghormati hasil musyawarah yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sangat wajar apabila Sekda memberikan rekomendasi terkait dengan pemilihan Ketua BPPD NTB. Sebab operasional BPPD menggunakan anggaran dari APBD Provinsi NTB. Sehingga menurutnya tidak ada salahnya apabila sekda merekomendasikan seseorang.

“Apa yang salah dengan rekomendasi Sekda. Apa karena itu Sekda atau bukan gubernur yang kasih rekomendasi lantas itu tidak bisa? Bukan seperti itu. Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk mengikuti hasil musyawarah yang sudah kita sepakati sebelumnya,” ujarnya.

Fauzan juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pertemuan atau diskusi apapun terkait hal ini. Menurutnya keputusan sudah sangat jelas, hanya perlu dilaksanakan saja. Ia mengajak semua pihak untuk tidak lagi mempermasalahkan soal Ketua BPPD NTB. Ia juga mengajak para asosiasi dan semua penentu kebijakan untuk lebih fokus pada program promosi yang akan dilakukan BPPD NTB. (lin)