Soal DPT Bermasalah, Pemprov Ingatkan KPU dan Bawaslu Jangan Bikin Gaduh

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta KPU dan Bawaslu jangan membuat kegaduhan jelang Pilkada 2018.  Persoalan temuan Bawaslu NTB, ada 54.299 Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah harus segera di-clear-kan oleh KPU sebelum pencoblosan, 27 Juni mendatang.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH meminta dua penyelenggara Pemilu tersebut menciptakan suasana yang kondusif jelang Pilkada 2018. Jangan sampai terjadi hal sebaliknya, antara penyelenggara Pemilu kurang kondusif.

Iklan

‘’Harus diselesaikan dengan baik dengan suasana aman, nyaman dan kondusif. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Seakan-akan ini menjadi bola liar yang berdampak terhadap instabilitas, jangan seperti itu. Kita harapkan ada ketenangan menjelang Pilkada,” kata Wirajaya ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram pekan kemarin.

Pemprov, kata Wirajaya mengharapkan, persoalan puluhan ribu DPT bermasalah ini segera di-clear-kan. Apa yang menjadi temuan Bawaslu diharapkan dapat ditindaklanjuti KPU NTB. KPU juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan Dukcapil.

Dikatakan, DPT Pilkada NTB 2018 sudah ditetapkan dalam rapat pleno beberapa waktu lalu. Meskipun sudah ditetapkan menjadi DPT, kata Wirajaya, namun masih berpeluang untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Artinya, ada update data. Terpenting, perbaikan DPT tersebut sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.

‘’Intinya dalam Pilkada itu jangan sampai ada masyarakat yang wajib pilih. Tetapi dengan alasan sifatnya belum jelas, kehilangan hak pilihnya. Pihak KPU kita harapkan bisa menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Bawaslu,” katanya.

Jika persoalan itu ada kaitannya dengan Dinas Dukcapil, maka harus segera dikoordinasikan. Supaya persoalan DPT bermasalah tersebut segera diselesaikan. Intinya, kata Wirajaya, masyarakat yangwajib pilih dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 27 Juni mendatang.

DPT bermasalah ini, lanjut Wirajaya bisa jadi karena masyarakat yang wajib pilih tidak berada di tempat ketika dilakukan coklit oleh petugas. Karena mungkin belum kembali dari luar daerah. Dalam rapat pleno penetapan DPT beberapa waktu lalu, kata Wirajaya, memang ada beberapa hal krusial yang dikemukakan Bawaslu.

Misalnya, ada warga NTB yang dulunya merantau di provinsi lain dan punya KTP di sana. Kasus seperti ini ditemukan di Dompu. Sementara, warga NTB itu sudah kembali ke kampung halamannya di Dompu namun belum sempat melakukan mutasi identitas kependudukan.

Menurutnya, hal ini dapat difasilitasi melalui Dinas Dukcapil provinsi dengan daerah sebelumnya masyarakat tersebut berdomisili sesuai KTP-nya. Untuk itu, temuan Bawaslu sebanyak 54.299 DPT yang bermasalah harus diidentifikasi dengan jelas.

“Identifikasi  masalahnya seperti apa? Sehingga KPU juga bisa mengambil solusi  sesuai identifikasi masalahnya. Harus jelas by name by address seperti apa data bermasalah itu,” ucapnya.

Untuk itu, KPU dan Bawaslu perlu duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Sehingga masyarakat yang diindikasikan tak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada mendatang dapat menggunakan hak pilihnya. Termasuk juga warga NTB yang pada tanggal 26 atau 27 Juni berumur 17 tahun. “Mereka juga punya hak pilih,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2018 sebanyak  3. 511.890 orang. Sementara itu, jumlah warga NTB yang wajib E-KTP sebanyak 3.757.949 orang. Artinya, sebanyak 246.059 orang warga NTB yang tidak masuk dalam DPT Pilkada 2018.

Ratusan ribu warga NTB itu tidak dimasukkan dalam DPT lantaran tidak ditemukan saat dilakukan coklit oleh petugas. Kemungkinan ada yang ke luar daerah bahkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW.

Berdasarkan data DPMPD dan Dukcapil NTB sampai Maret lalu, masih ada 279.359 warga NTB yang belum melakukan perekaman e-KTP. Dari 3.757.949 warga yang wajib  KTP, baru 3.478.590 orang yang sudah melakukan perekaman. Sementara warga yang sudah dicetak e-KTP baru 3.214.568 orang atau 85,54 persen. (nas)