Soal Direksi PT BPR NTB, Eksekutif – Legislatif Tak Perlu Ada Gesekan

Mataram (Suara NTB) – Pengamat Hukum dan Ekonomi dari Fakultas Hukum Unram, Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH, SU mengharapkan semua pihak saling menghargai dalam mewujudkan PT. Bank BPR NTB. Baik eksekutif maupun legislatif diharapkan tak terjadi gesekan soal pengajuan nama-nama yang akan menduduki kursi direksi oleh pemegang saham untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di otoritas.

“OJK adalah lembaga yang profesional dan teruji independensinya. Kalau mau BPR NTB baik, tunggu saja hasil fit and proper tesnya keluar. Nama yang akan direkomendasikan nantinya, tentu itulah yang layak dari sisi kapasitas,” demikian H. Zainal Asikin menanggapi polemik pengisian jajaran Direksi PT. Bank BPR NTB

Iklan

Ia memaparkan bahwa orang-orang OJK adalah yang terpilih. Karena itulah, pemerintah memberikan mandat kepada lembaga independen ini untuk mengawasi industri keuangan, yang sebelumnya dilakukan oleh  Bank Indonesia.

Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum ini ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 17 Mei 2017 mengatakan tidak melihat apakah nama-nama yang diajukan oleh pemegang saham di antaranya orang terdekat atau eksternal BPR. Baginya, ketika nama-nama tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, barang tentu harus ditunggu hasilnya.

OJK pada saatnya akan memberikan rekomendasi siapa-siapa saja yang layak duduk di kursi Direksi PT. Bank BPR NTB. Ia sangat meyakini, bahwa OJK akan merekomendasikan orang-orang yang professional.

“OJK kan lembaga profesional, pastinya akan melahirkan orang-orang profesional. Kalau mau orang profesional, pakailah hasil rekomendasi OJK nantinya,” tambahnya.

Terhadap penolakan oleh DPRD NTB terkait nama-nama calon direksi yang diajukan oleh pemegang saham, ia menyarankan baiknya tak berlanjut. Terlepas dari apakah nama-nama yang diajukan di antaranya dikabarkan orang terdekat perjabat penting di Pemprov NTB.

Pengisian direksi lembaga keuangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas (PT). Meski demikian, ia juga mengingatkan pemegang saham harusnya mengajukan nama – nama calon direksi, dua kali lipat dari yang dibutuhkan. Dengan demikian OJK bisa leluasa menentukan siapa saja yang terbaik.

“Kalau kebutuhan Direksinya delapan, kenapa harus ajukan delapan. Mestinya dua kali lipat, biar OJK melakukan seleksi lebih leluasa. Jangan pas, kalau ada yang tidak lolos, prosesnya tidak panjang lagi,” imbuhnya.

Pengajuan nama-nama oleh pemegang saham, menurutnya sah-saha saja. Karena BPR ini adalah perusahaan, bukan posisi pejabat publik. Karena itu juga, rencana pembentukan Pansus oleh DPRD NTB terkait calon Direksi Bank BPR NTB ini diharapkan tidak dilaksanakan karena akan membengkakkan anggaran.

“Sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, siapa yang ditunjuk pemegang saham, ya tergantung pemegang saham. Tapi kalau mau orang yang profesional, tetap harus mengacu ke hasil fit and proper test dari OJK. Karena ini bank, erat kaitannya dengan trust (kepercayaan),” demikian H. Zainal Asikin. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here