Soal Bangunan Vila, SKPD di Lobar Saling Salahkan

Giri Menang (Suara NTB) – SKPD terkait yang menangani masalah perizinan dan penertiban bangunan di Lombok Barat (Lobar( terkesan saling lempar tanggung jawab. Bahkan di antara SKPD yang satu dengan yang lain saling menyalahkan terkait kewenangan melakukan penanganan terhadap banyak bangunan, khususnya vila yang banyak salahi izin di wilayah Senggigi.

Foto 6 - Faozan Husniadi

Iklan
Sekretaris Dinas PPKD, Faozan Husniadi

Dikonfirmasi secara terpisah, sejumlah SKPD terkesan saling mencari alibi pembenaran. Seperti disampaikan Kepala BPMP2T Lobar, Ahmad Efendi mengakui Pemda dalam hal ini SKPD kecolongan. “Iya kecolongan pemda. Sebab izinnya pribadi, namun diam-diam dikomersialkan. Tapi di sini seharusnya tugasnya Satpol PP, Dispenda (Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, red) juga. Kita di Perizinan tugasnya hanya menerbitkan izin atas dasar rekomendasi BKPRD,  desa dan camat baru kami tindaklanjut,’’ ujarnya, Kamis, 24 November 2016.

Menurutnya, hal ini tugasnya Dinas PPKD juga dalam hal pendataan potensi wajib pajak supaya jangan sampai ada bangunan yang izinnya pribadi, namun diubah menjadi komersial.  Pengubahan izin dari pribadi menjadi komersial ujarnya, merupakan akal-akalan pengelola. Bahkan modusnya, pengelola menyewakan ke rekan-rekannya dan menyuruh orang lokal mengelolanya. Sementara pihak pemda sendiri tidak tahu.

Dalam hal ini, pihaknya mempertanyakan, kenapa  Satpol PP tidak membuat tim untuk turun bersama melakukan penertiban. Menurutnya, hal ini masukan yang bagus dari desa untuk selanjutnya ditindaklanjut oleh pihaknya. “Bila perlu kasih kami data, kami akan langsung turun,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Dinas PPKD, Faozan Husniadi justru melempar ke pihak BPMP2T terkait vila yang menyalahi izin di wilayah Senggigi. Dalam hal ini, Dinas PPKD hanya menerima data izin dari SKPD terkait. Jika yang diterima izin pribadi, maka pihaknya tak bisa melakukan penagihan pajak. Sebaliknya jika izin komersial, maka pihaknya akan menagih. “Kami di PPKD hanya menerima izin yang sudah terbit. Kalau privat maka tidak bisa ditagih,”jelasnya.

Terkait masalah vila salahi izin ini, pihaknya tak tinggal diam. Untuk mendeteksi izin vila, pihaknya melakukan pemantauan melalui internet. Jika vila tersebut dikomersialkan melalui website, maka pihaknya bakal melakukan penagihan. Ia mengakui, terkait masalah ini perlu koordinasi yang lebih padu dan matang lagi antara SKPD.  (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here