Soal Aset Gili Trawangan, Sekda dan JPN Datangi KPK

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc., mengatakan persoalan aset daerah di Gili Trawangan menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB telah bertandang ke KPK.
“Kemarin beliau (Sekda) ke KPK,” ungkap Gubernur dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang dikonfirmasi mengatakan dirinya bersama JPN Kejati NTB sudah berkonsultasi ke KPK. “Jadi, kita sudah konsultasi bersama Jaksa Pengacara Negara yang sudah kita berikan SKK,” kata Gita.
Gita tak memberikan keterangan yang detail tujuannya konsultasi bersama JPN ke KPK. Ia mengatakan semua perkembangan terkait penyelesaian masalah aset milik Pemprov di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) tersebut berada di Kejati NTB.

“Secara detail perkembangannya itu tidak di kami. Silakan teman di kejaksaan,” jelasnya.
Namun, Sekda mengatakan bahwa pada awal Januari 2021 mendatang, JPN akan melaporkan hasil kerjanya ke Gubernur. “Nanti pada awal Januari akan dilaporkan dulu ke pak gubernur hasil kerja-kerja ini,” tandasnya.

Pascadiserahkannya Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait penyelesaian sengkarut kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Pemprov NTB sudah mengungkapkan semua fakta-fakta termasuk menyerahkan dokumen terkait aset tersebut.

“Semua fakta-fakta, dokumen, berkasnya sudah ada di sana. Malah kita sekarang di bawah perintah JPN (Jaksa Pengacara Negara), dimintai data, dimintai keterangan. Kita yang mendatangi JPN, karena kita sudah menyerahkan SKK,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si awal Desember lalu.

Ia mengatakan, sekarang JPN menyerap semua masukan dari Pemprov NTB. Terkait dengan apa saja yang telah dilakukan selama ini untuk menangani persoalan aset di Gili Trawangan.
“Itu di-rewind semua dokumen-dokumen itu. Untuk bahan telaahan, bahan kajian JPN untuk menyelesaikan persoalan ini. Nanti ada kesimpuan dari JPN,” terangnya.

Ibnu mengatakan sekarang bolanya berada di JPN. Karena Pemprov sudah menyerahkan SKK ke kejaksaan untuk penyelesaian sengkarut kerja sama aset di Gili Trawangan.

“Nanti ada kesimpulan ada yang harus dilakukan Pemprov NTB dalam penyelesaian kerja sama antara GTI dan Pemprov. Ada kesimpulan dan rekomendasi, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Posisi JPN sekarang sebagai jaksa negara untuk membantu pemerintah daerah terhadap yang ada permasalahan dengan pihak ketiga,” terangnya.

Sebelumnya, KPK bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., sudah meninjau langsung aset daerah seluas 65 hektare yang dikerjasamakan dengan PT. GTI, Senin, 23 Desember 2020. Kondisi di lapangan, di lahan milik Pemprov NTB tersebut telah berdiri bangunan permanen untuk aktivitas bisnis, seperti hotel, cafe, rumah makan, bar, dan restoran.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerja sama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. Berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut puluhan miliar setahun. (nas)