Soal Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Siapkan SKK ke Kejati NTB

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Penyelesaian persoalan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terus berlarut-larut. Setelah melayangkan somasi pertama, Pemprov berencana akan kembali melayangkan somasi kedua.

Di sisi yang lain, Pemprov sedang menyiapkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai jaksa pengacara negara untuk mempercepat penyelesaian aset yang sudah lama ditelantarkan investor tersebut.

Iklan

‘’Somasi ini proses internal kami (Pemprov NTB, red). SKK nanti di Kejati. Sedang disiapkan SKK,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 26 Oktober 2020.

Sekda menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat secara virtual terkait dengan persoalan aset di Gili Trawangan, Senin, 26 Oktober 2020 kemarin. Dari rapat tersebut, salah satu keputusan yang diambil Pemprov adalah menyiapkan SKK dari Gubernur ke Kejati NTB untuk mempercepat penyelesaian masalah aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Gita mengatakan, saat rapat secara virtual dengan KPK, Pemprov menyampaikan bahwa ada progres untuk penanganan aset Gili Trawangan. Dengan melayangkan somasi pertama yang sudah dijawab oleh PT. GTI.

Pemprov NTB telah melakukan kajian terhadap jawaban PT. GTI atas somasi pertama. ‘’Dari evaluasi kita, kami akan memberikan somasi kedua. Segera kita berikan (somasi kedua) ke PT.GTI. Dan kita lihat bagaimana respons terhadap somasi kedua,’’ katanya.

Pemprov berharap dalam somasi yang kedua, ada hal-hal yang positif dan produktif daripada somasi kedua. ‘’Bila tidak, maka kita mengikuti proses-proses hukum. Ada somasi ketiga. Ini sampai somasi ketiga,’’ imbuhnya.

Dalam somasi pertama, kata Sekda, jawaban PT. GTI belum sesuai dengan apa yang diharapkan Pemprov NTB. PT. GTI meminta Pemprov untuk mengosongkan lahan yang saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat di Gili Trawangan.

‘’Itu diminta sekarang dikosongkan, itu bukan solusinya. Sehingga kita ingin solusi yang lebih progresif, produktif dan mengakomodir semua,’’ katanya.

Mengenai SKK ke Kejati NTB, sedang disiapkan oleh Pemprov NTB. Nantinya, gubernur akan menyerahkan SKK ke Kajati NTB untuk mempercepat penyelesaian masalah kerja sama aset daerah tersebut.

‘’SKK ini, Kejati selaku jaksa pengacara negara,’’ terangnya.

Gita menambahkan, persoalan aset di Gili Trawangan tersebut mendapatkan atensi dari KPK. Bahkan, KPK rencananya akan melakukan supervisi lapangan pada 23 – 27 November mendatang.

‘’KPK bukan saja melihat progres itu secara virtual. Tetapi juga akan supervisi lapangan 23 – 27 November mendatang,’’ ungkapnya.

Ia menambahkan, kerja sama pemanfaatan aset daerah harus menguntungkan keduabelah pihak. Manakala daerah dirugikan, maka kerja sama tersebut sudah  tidak sehat dan keluar dari ketentuan.

‘’Kita tentu lakukan evaluasi. Selama ini apa (keuntungan daerah). Kita belum mendapatkan nilai keekonomian dan lainnya. Kita kaji berbagai hal. Namun kita tetap menfhormati ada perjanjian kerja sama. Kemudian kita tidak bisa juga bersikap abai dengan fakta yang ada. Dalam hal ini masyarakat sudah ada di sana. Kita mencari solusi-solusi terbaik,’’ pungkas mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini.

Total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dalam bentuk kerja sama pemanfaatan aset  dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)