Soal Aset Daerah, Pemkot Sungkan Gugat Warga

Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah aset di Kota Mataram masih bermasalah. Salah satunya diklaim sebagai hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat. Kendati telah mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi NTB untuk dilakukan gugatan, namun Pemkot Mataram masih sungkan memperkarakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat delapan aset bermasalah belum tuntas. Antara lain, lapangan Malomba, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan. Bangunan kantor BPP Bertais, Tanah Kebun Bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasum dan fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Rumah Potong Hewan di Kelurahan Tanjung Karang.

Iklan

Delapan aset ini kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui akhir pekan kemarin, mengaku aset tersebut telah ditata kembali dan dipantau langsung oleh Korwil 3 Komisi Antirasuah. Tahapannya baru dilakukan identifikasi dan menyelesaikan secara bertahap. “Masalahnya di mana. Ini yang diidentifikasi dulu,” kata Alwan.

Bukti kepemilikan atau dokumen menjadi permasalahan krusial dihadapi. Alwan mengatakan, aset ini memiliki permasalahan berbeda-beda. Tim memfokuskan penyelesaian terhadap aset yang lengkap dokumen serta tidak memiliki tingkat kesulitan. Penyelesaian diawali dari aset RPH di Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

“KPK tetap menekankan supaya perkara ini cepat selesai,” tandasnya.

Pusat perbelanjaan di Kelurahan Pejanggik memiliki titik terang. Kala itu, Kejaksaan Tinggi NTB telah merekomendasikan menggugat secara perdata maupun pidana. Namun demikian, Pemkot Mataram masih sungkan memperkarakan warga. Alwan mengelak bahwa pemerintah sungkan atau tidak berani menggugat. Pasalnya, dokumen digunakan sebagai bukti gugatan tidak ada. “Bukan sungkan, tapi dokumen yang kita jadikan itu apa,” tandasnya.

Pihaknya belum berani menargetkan kapan delapan aset tersebut bisa tuntas. Satu aset dengan aset lainnya memiliki permasalahan berbeda – beda. Meskipun sambung Alwan, KPK telah memfasilitasi antara Pemprov NTB, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram untuk mencari titik terang. Seperti Lapangan Malomba masih berproses karena berkaitan dengan TNI AL, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar. “Kita jelaskan juga ini permasalahannya. KPK menjadikan itu sebagai catatan,” demikian kata Alwan. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional