Soal Anjloknya Harga Gabah, Ketua DPRD Sumbawa Bersurat ke Presiden

Abdul Rafiq. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, menandatangani surat kepada Presiden RI untuk mengatasi anjloknya harga gabah. Dengan nomor surat, 477/089/DPRD/VII/2021 perihal Permohonan Evaluasi Kebijakan tertanggal 6 Juli 2021 ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

“Kita harus memberikan perhatian serius, cepat dan tepat agar menjelang panen kedua yang akan dilakukan oleh petani pekan depan permasalahannya dapat teratasi. Gabah Petani dapat terserap kembali serta harga kembali normal,” terang Rafiq yang juga Ketua DPC PDI P Sumbawa ini.

Iklan

Secara garis besar isi surat tersebut menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia; Pertama, memasuki masa panen kedua harga jual gabah di tingkat petani di kisaran Rp3.500 sampai Rp3.800 per kg. Kondisi tersebut jauh di atas harga pembelian pemerintah  (HPP) sesuai Permendag Nomor 24 tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras.

Kedua, Bulog diharapkan dapat melakukan upaya agar komunikasi dan strategi terbaik dalam mengatasi gejolak harga gabah Petani. Dimana Bulog akan melakukan intervensi harga terbatas karena ketersediaan gudang mendekati 100%. Kondisi saat ini gudang induk maupun filial yang terisi hampir 100%. Total stok gabah perum Bulog yang tersimpan di gudang filial sejumlah  27.092,3 ton dan gudang induk sejumlah 9.420,3 ton karena tidak adanya kenal penyaluran yang tetap yaitu tidak adanya program penyaluran beras bansos rastra yang menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.

Ketiga, Kabupaten Sumbawa pada musim tanam kedua sampai dengan bulan Juni 2021 dengan jumlah tanam seluas 10.150 hektar dengan potensi produksi kurang lebih 50.000 ton dan saat ini sudah mulai memasuki masa panen. Keempat, kondisi tersebut menjadi potensi masalah bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang akan mengganggu kondusivitas daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut dimohon kepada bapak Presiden untuk mengembalikan fungsi dan peran Bulog sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan. Yaitu penyediaan dan penyaluran beras bagi golongan masyarakat tertentu dan meninjau kembali kebijakan program bantuan sosial agar menggunakan beras CBP sehingga Bulog dapat menyerap kembali gabah petani.

Surat ini juga diikirim kemasing masing lembaga yang terkait dengan masalah ini. Diantaranya Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Pertanian RI, Menteri perdagangan RI, Menteri Sosial RI, Direktur Umum Perum Bulog, di Jakarta, dan Juga ditembuskan kepada Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Pimpinan Perum Bulog Provinsi NTB dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Mataram. Disamping itu pula disampaikan kepada Bupati Sumbawa.

“Semoga dengan ikhtiar ini bisa membantu petani kita di Kabupaten Sumbawa, dan para pemangku kebijakan di tingkat Pusat dan Provinsi dapat merespon dengan cepat,” harap Rafiq. (arn)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional