Soal Anggaran ke Aceh, Pemda Bima Akui Kurang Sosialisasi

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyikapi sorotan publik terkait keberangkatan 40 pegawai pemerintahan ruang lingkup setempat, ke Provinsi Aceh yang menelan anggaran Rp 600 juta, belum lama ini.

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M. Pd kepada Suara NTB, Senin, 8 Mei 2017 mengatakan, dia menyetujui sorotan publik tersebut, karena minimnya sosialisasi SKPD teknis terkait kepada masyarakat.

Iklan

“Oleh karena itu, kegiatan yang akan datang, hal-hal yang menjadi sorotan publik harus disosialisasikan terlebih dahulu, apapun bentuknya,” katanya.

Dahlan menjelaskan, publik juga harus mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah di Aceh. Kemudian kontribusinya dan dampaknya bagi daerah kedepan apa saja.

“Hanya saja, sorotan gencar terjadi di Kabupaten Bima. Padahal ada daerah Kabupaten/Kota yang lain juga yang mengikuti acara ini,” katanya.

Wabup menegaskan, apabila acaranya sudah diagendakan serta telah dianggarkan dalam APBD, mau tidak mau harus dijalankan. Terkecuali tidak dianggarkan sama sekali.

“Karena APBD tidak bisa dibelok-belokkan, harus digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Wabup meminta masyarakat agar menilai  keberangkatan pemerintah ke Aceh dapat memaknai dengan baik, apalagi menggunakan APBD. Jika tidak, dana yang telah dipagukan akan sia-sia dan tidak bernilai.

“Jika tidak dijalankan dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara,” katanya.

Dia optimis dan menegaskan, puluhan pegawai yang ke Aceh, tidak hanya bersifat mengikuti kegiatan ceremonial, namun ada hal-hal yang dipelajari, dan akan dibawa untuk diterapkan di Kabupaten Bima.

“Kami meminta masyarakat untuk mempercayai kinerja pemerintah. Pemerintah tidak ingin bekerja main-main. Kabupaten Bima harus banyak melakukan studi fisik apalagi kegiatan ini digelar satu kali dalam empat tahun,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here