Soal Alat Peraga SMA/SMK, Polda NTB Agendakan Panggil Kadis Dikbud

Mataram (Suara NTB) – Setelah kasus pengadaan alat peraga SMA/SMK tahun 2017 ditingkatkan ke penyidikan, agenda berikutnya pemanggilan saksi-saksi. Salah seorang saksi yang diagendakan akan diperiksa Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Kadis Dikbud) Provinsi NTB, Drs.H. M Suruji. Yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsudin Baharudin, SH.,M.Si mengaku Kadis Dikbud belum pernah diperiksa ketika kasus dinaikkan ke penyidikan.

Iklan

‘’Sampai saat ini  belum (diperiksa). Tapi akan dipanggil. Pokoknya semua pihak  yang berkaitan dengan kasus ini, kita panggil. Siapapun,’’ tegas Syamsudin Baharudin  di Mapolda NTB, Rabu, 11 Juli 2018.

Ada sejumlah saksi yang harus dipanggil lagi oleh penyidik untuk dimintai keterangan pascakasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Direskrimsus tak menampik, salah satu saksi penting itu adalah Kadis Dikbud. Penting menurutnya penyidik memanggil yang bersangkutan.

‘’Karena mungkin jabatannya KPA, tapi itu (jabatan) penyidik yang tahu,’’ ujarnya.

Tidak saja Kadis Dikbud, beberapa pejabat setempat juga akan diklarifikasi untuk memperkuat penyidikan. ‘’Itu pejabat pejabat yang akan diklarifikasi,’’ sebutnya.

Penyidikan terkait pengadaan alat peraga SMA/SMK ini untuk anggaran tahun 2017. Sesuai pengaduan awal masyarakat, untuk pengadaan marching band dan komputer, senilai Rp6 miliar lebih untuk dua item. Rekanan yang memenangkan tender juga sudah dimintai keterangan.

‘’Kalau rekanan sudah (diperiksa). Tapi mau diperiksa lagi atau bagaimana, penyidik yang atur nanti,’’ jelasnya.

Terkait pengadaan ini, pihak Polda NTB menerima laporan pada dugaan penyimpangan spek barang. Ada selisih  antara spek dengan nilai pengadaan sehingga diduga merugikan negara. Selain itu, dalam materi laporan disebutkan komponen kelengkapan barang tidak sampai ke SMA dan SMK, jadi bahan melengkapi materi penyidikan.

Syamsudin Baharudin menambahkan, koordinasi dengan BPKP sudah dilakukan untuk rencana audit kerugian negara. Tinggal mengagendakan pertemuan lagi untuk membahas lebih teknis terkait audit kerugian negara.

Menurut rencana, audit akan dilakukan untuk proses Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Sebab dokumen dari penyidik sudah dianggap lengkap oleh BPKP, sehingga memenuhi syarat untuk langsung PKKN atau tanpa audit investigasi lebih dahulu.

Direskrimsus menginformasikan, proses penyidikan terus berjalan. Fakta dan bukti pidana terus digali untuk menguatkan ke arah penentuan calon tersangka. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional