SMA/SMK Swasta Merasa Dikesampingkan Pemerintah

Dompu (Suara NTB) – Mutu pendidikan menjadi masalah utama pendidikan di Kabupaten Dompu. Hal ini tidak lepas dari kualitas guru dan itu akan menjadi target pemerintah kedepan. Dinas Dikpora sebagai leading sektor juga tidak boleh bersikap apriori atas masalah di dunia pendidikan.

“Itu (APM dan APK) tantangan terbesar yang harus kita jawab hari ini. Dikpora sebagai leding sektor, ndak boleh sikap apriori. Artinya harus disikapi secara tegas (dugaan penggelembungan data siswa). Persoalan kita bukan pada infrastruktur hari ini, tapi pada mutu. Untuk menjawab mutu itu, perbaiki mutu guru. LPMP salah satu lembaga penjamin mutu pendidikan, siap membuka diri untuk diadakan pendidikan dan latihan kalau memang sudah masuk dalam program,” tegas Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2018 di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Rabu, 2 Mei 2018.

Iklan

Sekda juga mengakui, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Dompu masih fokus pada fisik dan belum maksimal ke peningkatan mutu pendidikan. Karenanya, kedepan akan direncanakan anggaran pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.

“Sependapat seperti itu (didominasi fisik) dan sudah baca datanya seperti itu. Di rencana anggaran besok, tidak lagi di fisik, tapi di peningkatan mutu,” katanya.

Dugaan penggelembungan data siswa untuk kepentingan dana BOS oleh beberapa sekolah, H. Agus Bukhari mengaku, telah mengingatkan sejah setahun lalu agar penyampaian data berdasarkan kondisi sebenarnya. Bila digelembungkan, akan berimplikasi pada penyalahgunaan anggaran negara.

“Ini sebabnya, pengawas untuk memberikan data real tentang jumlah siswa itu. Dan itu salah satu tugas pengawas. Pendidikan itu diawasi, baik dari sisi administrasi termasuk jumlah siswa, maupun dari sisi mutu maupun pencapaian kurikulum,” terangnya.

Terkait ketidakhadiran Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu pada upacara Hardiknas tahun 2018 dan lebih memilih ke luar daerah, Sekda Dompu mengaku, tidak mengetahuinya. Bisa saja sudah meminta izin ke Bupati Dompu. Namun soal sanksi dan penghargaan harus jalan dalam managemen pemerintahan.

“Tapi yang jelas, harus punya rasa memiliki. A sense of belonging terhadap pendidikan,” katanya. Ia juga mengungkapkan, tantangan pendidikan saat ini soal pendidikan karakter. Hal ini untuk menguatkan pondasi pendidikan. Bila pondasi sudah kuat, maka pembangunan selanjutnya akan kuat. “Omong kosong memiliki keahlian tinggi, tanpa ada pondasi moral dan pendidikan yang baik,” ingatnya.

Di sisi lain, moment hari pendidikan nasional tahun 2018 juga dirasakan sikap kurang adil dari jajaran SMA/SMK swasta di Dompu. Jenjang pendidikan yang sudah diambil alih pemerintah Provinsi (Pemprov) ini merasa tidak dilibatkan dalam peringatan Hardiknas maupun kebijakan lainnya oleh pemerintah. “Pada peringatan Hardiknas ini saja, yang diundang ke Provinsi hanya sekolah negeri saja. Kita (sekolah swasta) tidak dilibatkan. Mau ke (peringatan) Kabupaten, kita sudah ditarik ke Provinsi. Belum lagi soal perekrutan guru kontrak yang hanya dilakukan untuk guru sekolah negeri. Dimana asas keadilannya? Kalau provinsi lain, tidak ada dibedakan sekolah negeri atau swasta untuk perekrutan guru kontrak,” kata H Abdul Razak Salman, S.Pd.I, SH kepala SMK Kesehatan Salman kepada Suara NTB, Rabu kemarin.

Menanggapi hal itu, Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd yang dihubungi terpisah menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan surat ke sekolah negeri atau swasta untuk memperingati Hardiknas di sekolah masing – masing. Undangan terhadap kepala SMA/SMK negeri mengikuti Hardiknas di Mataram bersama Pemprov karena bersamaan dengan adanya kegiatan rapat kerja (Raker) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Raker ini membahas soal administrasi RKAS (Rencana kegiatan dan anggaran sekolah), termasuk pelaporan dana BOS. Karena RKAS ini rencananya akan di-Pergubkan. Sehingga untuk menyelaraskan, dilakukan Raker,” katanya.

Ia juga mengatakan, untuk pembiayaan bagi kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini dibebankan ke biaya di sekolah masing – masing dan bukan ditanggung Dinas Provinsi. Terhadap perekrutan tenaga kontrak, pemerintah ingin melakukan pembenahan secara bertahap dan dimulai dari sekolah negeri.

“Pembenahan di sekolah negeri saja belum selesai. Kita benahi satu – satu. Karena guru honorer di sekolah negeri masih banyak masalah. Ibarat menarik benang kusut, tidak mungkin dilakukan sekaligus di dua sisi,” terangnya. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here