SKK Aset Pemprov NTB Dikelola PT GTI, Pelaku Usaha Diduga Sewa Lahan dari Pihak Ketiga

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mengkaji untung rugi pengelolaan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI). Koordinasinya bahkan sudah sampai ke Itjen Kemendagri, BPK, bahkan KPK. Namun, kajiannya belum utuh dan komprehensif.

“Kita ingin samakan persepsi dulu. Setelah komprehensif baru kita ambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan JPN (Jaksa Pengacara Negara),” jelas Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu ditemui Jumat, 8 Januari 2021.

Selain tim JPN pada Bidang Datun, tim Intelijen pada Bidang Intelijen juga diturunkan. Hal itu untuk menghimpun informasi lain selain data dan dokumen yang sudah ada. Agar kajian terhadap Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB ini dapat lengkap.

“Saat Intelijen Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) ke sana, banyak juga pengusaha disitu menyewa dari orang yang tidak berhak. Karena memang itu kan hak pengelolaannya PT GTI,” kata mantan Aspidsus Kejati DKI Jakarta ini.

Selain itu, para pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya di lahan konsesi PT GTI menyetor penerimaan pajak daerah kepada Pemkab Lombok Utara. Meskipun mereka tidak memiliki alas hak yang sah. “Pemkab Lombok Utara memungut pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dan pajak hotel,” sebutnya.

Maka tim tersebut mengkaji adanya indikasi pidananya. “Pidananya ada, tapi bukan korupsi. tapi bagaimanapun juga kita sifatnya persuasif terhadap masyarakat yang ada di sana. Kita berharap mereka bisa sukarela tinggalkan lokasi dan kembalikan ke Pemprov NTB,” terang Tomo.

Lahan yang kini dikuasai warga ini secara kontrak kerjasama masih merupakan hak pengelolaan PT GTI. Namun, hampir 80 persen lahan tersebut kini berdiri unit usaha baik yang dikelola masyarakat maupun pengusaha dan entitas bisnis internasional.

KPK sebelumnya menilai Pemprov NTB kehilangan potensi pendapatan Rp24 miliar per tahun dari tidak maksimalnya pemanfaatan aset lahan tersebut. Kanwil DJKN Bali Nusra bahkan menyebut perekonomian di lahan tersebut dapat mencapai Rp2,3 triliun setahunnya.

Kerjasama Pemprov NTB dengan PT GTI dimulai tahun 1995. Kontrak itu juga menyebut Pemprov NTB mendapat royalti dari PT GTI sebesar Rp22,5 juta per tahun.

Dalam kajian Datun Kejati NTB tahun lalu, isi rekomendasinya putus kontrak. Alasannya, kerjasama kontrak itu sudah batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 35 UU Pokok Agraria No5/1960.

Batasan penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan hanya dapat diperpanjang 20 tahun. Sementara perjanjian PT GTI dengan Pemprov NTB berlangsung 70 tahun tanpa ada proses evaluasi setiap lima tahun. Kedudukan perjanjian ini bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata.

Dasar pertimbangan berdasarkan kajian yuridis, kontrak kerjasama itu cacat hukum dan wanprestasi karena tidak dilaksanakan sesuai izin pemanfaatan lahan 65 hektar dengan status Hak Guna Usaha (HGU). (why)