Skala Industri yang akan Dibangun di NTB Perlu Diidentifikasi

Pemerhati Ekonomi NTB, M. Firmansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si menilai, sebelum mengembangkan industri pengolahan, para pemangku kebijakan perlu melakukan proses identifikasi terlebih dulu.

‘’MEMANG harus diidentifikasi dulu apakah pengembangan industri olahan itu, industri skala besar, kecil, menengah. Kalau industri olahan skala  besar memang relatif sulit untuk posisi NTB. Artinya, ada tapi satu, dua,” kata Firmansyah saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 5 Februari 2019, menanggapi program industrialisasi ini.

Iklan

Ia mengatakan, NTB memiliki banyak industri kecil menengah yang memproduksi produk sekunder. Konsep pengembangan industri olahan di NTB, perlu ada reorientasi produk UMKM atau IKM untuk memproduksi barang-barang kebutuhan primer masyarakat dan rumah tangga.

Apabila ingin memperkuat NTB sebagai industri olahan, maka harus bermain di industri kecil. Menurutnya,  pemerintah bisa mereorientasi pelaku-pelaku usaha kecil.

‘’Dari awalnya memproduksi produk oleh-oleh atau pangan, produk sekunder. Kita arahkan mereka memproduksi barang-barang kebutuhan pokok atau primer,’’ kata Firmansyah.

Sehingga produk-produk primer yang didatangkan dari luar daerah dapat disubstitusikan dengan produk-produk UMKM dalam daerah. Firmansyah mencontohkan seperti sabun, odol dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat diproduksi oleh UMKM yang ada di NTB. ‘’Saya pikir, pelan-pelan saja kita arahkan usaha kecil ini melakukan reorientasi produksi,’’ katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini mencontohkan seperti NTT. Pemda setempat membuat regulasi yang mewajibkan PNS untuk menggunakan produk-produk lokal, seperti sabun dan shampo yang terbuat dari kelor.

Jika kebijakan ini benar-benar konsisten dilakukan. Maka tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi persoalan pengangguran dan kemiskinan akan cepat diturunkan. Produk-produk unggulan daerah memiliki nilai tambah karena diolah.

Firmansyah mengatakan, reorientasi produk UMKM sangat penting dilakukan dalam pengembangan industri olahan. Dari produk UMKM yang selama ini untuk kebutuhan sekunder, diarahkan produksinya untuk produk primer.

Tak sampai di situ, dukungan Pemda dalam bentuk regulasi baik berupa Pergub atau imbauan menggunakan produk lokal cukup penting. ‘’Mereorientasi ini yang perlu dilakukan. Supaya, jangan  yang menguasai produk habis pakai seperti sabun dan urusan rumah tangga itu, produk dari Jakarta atau Surabaya. Mindset kita menggantikan produk industri yang masuk ke NTB,’’ katanya.

Sehingga di kawasan-kawasan bisnis, kawasan perdagangan atau pasar dan supermarket, produk lokal menguasai pasar. Fungsi pemerintah bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga kail dan mencarikan pasar untuk produk-produk lokal yang diproduksi.

Dalam pengembangan industri olahan, kata Firmansyah harus diperhatikan tiga hal. Pertama, prilaku bisnis, performa bisnis dan struktur pasar. Prilaku bisnis berkaitan dengan produk, performa bisnis berkaitan dengan persaingan dan kapasitas produksi.

Ditanya mengenai pengembangan industri olahan yang diawali dengan pengembangan industri permesinan yang dilakukan Pemprov melalui STIP? Firmansah mengatakan produk-produk permesinan sejenis sudah banyak yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar.  Produk permesinan yang dihasilkan STIP harus punya nilai lebih dibandingkan produk lainnya yang diproduksi perusahaan-perusahaan besar. Di samping itu, perlu juga diperhatikan dari aspek harga dan kualitas.

‘’Memang pekerjaan kita relatif cukup berat. Memasukkannya ke pasar. Apalagi untuk produk-produk yang besar,  produksinya sudah banyak dipakai masyarakat.  Tantangannya besar kalau membangun industri permesinan di daerah,’’ kata Firmansyah.

Kecuali ada regulasi yang membantu dan mengawal produksinya. Jika pemerintah ada kebutuhan mesin dapat diambil dari sana. ‘’Ke depannya, kemampuan survive harus dipikirkan,’’ imbuhnya.

Menurut Firmansyah, peran STIP dalam pengembangan industri olahan sangat strategis. Tetapi orientasinya harus banyak pendampingan atau advice. Mulai dari inkubator, produksi sampai telaahan pasar.

‘’STIP harus mengakomodir rantai bisnis. Jadi pusat studi, pembelajaran, rantai bisnis. Kalau bisa diintegrasikan, mereorientasi produksi UMKM, tersentral di STIP,’’ harapnya.

Untuk pengembangan industri olahan di NTB, menurut Firmansyah perlu dibuat roadmap atau peta jalan. Ia belum mengetahui apakah Pemprov sudah membuat roadmap atau tidak. Tetapi, menurutnya roadmap pengembangan industri olahan wajib dibuat Pemda.

‘’Roadmap ini penting sekali. Berkaitan dengan bahan baku harus jelas juga ketersediaannya. Tenaga kerja, arah ke depan, pengembangan di mana lokasinya. Peta jalan ini membimbing kita.  Kalau pemerintah belum menyusun, perlu duduk bersama dengan stakeholders terkait, yang paham rantai bisnis,psikologis pasar dan lainnya,’’ sarannya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here