SK Kemenkum HAM Dibatalkan, DPW PPP NTB Kubu Romi Tetap Santai

Mataram (suarantb.com) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP NTB kubu Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi, Dra. Hj. Wartiah, M. Pd menyikapi santai putusan PTUN yang membatalkan SK Kemenkum HAM tentang pengesahan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021. SK itu merupakan surat keputusan Menkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romi sebagai Ketua Umum.

Dalam keterangannya, Wartiah menyampaikan bahwa putusan tersebut tidak berpengaruh apapun bagi PPP yang dipimpinnya. Terlebih lagi dengan belum selesainya proses hukum persoalan itu. Selama proses hukum berjalan maka putusan Menkum HAM tersebut masih berlaku.

Iklan

“Tidak ada pengaruhnya sebab alasannya tidak jelas sehingga DPP banding. Selama banding maka SK Menkum HAM tetap berlaku,” ujar Wartiah, Rabu, 23 November 2016.

Politisi yang saat ini menjadi Ketua Komisi V DPRD NTB itu tetap berkeyakinan bahwa hasil muktamar Pondok Gede merupakan muktamar islah yang benar secara hukum. Bahkan muktamar tersebut dibuka resmi oleh Presiden dan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden.

Terkait dengan langkah apa yang akan ditempuh PPP seandainya putusan banding nanti tetap memenangkan kubu Djan Faridz? Wartiah mengatakan tidak ingin ber andai-andai dan menegaskan bahwa PPP hasil muktamar Pondok Gede tetap muktamar yang resmi secara hukum.

“Kita tidak berandai. Tapi selama SK Menkum HAM di tangan maka kita yang benar. Muktamar Pondok Gede adalah Muktamar Ishlah yg dibuka resmi presiden dan ditutup resmi Wapres atas usulan Menkum HAM sebagai mediator,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Kemenkum HAM mengeluarkan surat keputusan (SK) dengan Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021. SK itu merupakan surat keputusan Menkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy.

  Pilkada NTB, Dukungan PPP Terbelah Lagi

Pada prosesnya, PPP kubu Djan Faridz melakukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan Menkum HAM sebagai tergugat. Dan dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan SK Menkum HAM tersebut batal. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here