SK Gubernur Soal Moratorium Izin Keluar Kayu dari NTB Digodok

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB masih menggodok SK Gubernur tentang moratorium izin keluar kayu dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Begitu juga dengan SK perombakan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan dilakukan pembahasan khusus dengan berbagai pihak terkait.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M. Si., mengatakan surat gubernur tentang moratorium izin keluar kayu dari NTB masih digodok. Pihaknya masih menunggu Gubernur pulang kunjungan kerja dari Sumbawa untuk penandatangan surat mengenai moratorium izin keluar kayu dari NTB tersebut.

Iklan

‘’Suratnya masih dikonsep, belum ditandatangani pak Gubernur. Kita masih menunggu beliau pulang dari Sumbawa. Tapi pak gubernur sudah menyatakan seperti itu (moratorium). Secara administrasinya kita belum ketemu beliau,’’ kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 29 Oktober 2020 siang kemarin.

Meskipun belum ada surat secara resmi soal moratorium pengiriman kayu dari NTB ke luar daerah. Namun, petugas di lapangan tetap melakukan penangkapan jika dicurigai ada kendaraan yang diduga mengangkut kayu hasil illegal logging.

‘’Yang ilegal tetap ditangkap. Yang banyak kan yang ilegal. Kalau yang legal, punya izin resmi kementerian, mungkin jadi pertimbangan nanti, yang punya izin dari kementerian,’’ ucapnya.

Dalam surat gubernur tersebut, nantinya akan dibahas secara lebih rinci mana saja pengiriman kayu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. “Kalau yang resmi, masih dalam pembahasan, poin-poin rinciannya. Yang tak boleh apa.  Setelah libur ini dibahas termasuk soal Satgas juga dibahas khusus juga,” tandasnya.

Moratorium izin keluar kayu atau  penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan NTB akibat perambahan. SKAU adalah dokumen angkutan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU.

Selain melakukan moratorium izin keluar kayu dari NTB. Gubernur sudah memerintahkan LHK NTB untuk memetakan daerah-daerah yang boleh ditanami jagung dan tidak boleh ditanami jagung.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masyarakat yang masuk ke kawasan hutan menanam jagung. Jika ada yang menanam jagung di daerah yang dilarang, maka aparat TNI akan mengeluarkan masyarakat dari daerah tersebut.

Dinas LHK NTB mencatat, luas kawasan hutan yang kritis sampai 2019 sebanyak 280.941 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 141.376 hektare. Sedangkan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan seluas 577.650 hektare. Lahan di luar kawasan hutan yang kritis meningkat dibandingkan 2013 lalu yang mencapai 437.270 hektare.

Penyebab meluasnya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Antara lain, perambahan atau perladangan liar untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, pisang dan lainnya. Kemudian, pembalakan liar atau illegal logging, pendudukan atau penguasaan kawasan hutan, kebakaran dan penggembalaan liar serta keterbatasan tenaga pengaman hutan, saat ini rasionya satu petugas mengamankan 1.600 hektare hutan.

Sedangkan penyebab lahan kritis di luar kawasan hutan, seperti konversi kebun menjadi ladang terbuka. Kemudian pembukaan lahan dengan pembakaran, perubahan tradisi pola tanam tumpangsari menjadi monokultur.

Selain itu, penyempitan dan pendangkalan sungai karena sedimentasi dan sampah. Serta, keterbatasan penyuluh, saat ini rasionya satu penyuluh berbanding 5 desa.

Sementara, kasus perusakan hutan yang terjadi sepanjang 2020 sampai 5 Oktober lalu. Dinas LHK mencatat sebanyak 21 kasus. Dengan rincian, 14 kasus illegal logging, 1 kasus pembakaran hutan, 4 kasus perambahan hutan, satu kasus illegal mining atau tambang ilegal dan satu kasus klaim hutan adat.

Dari 21 kasus tersebut, sebanyak 13 kasus sudah divonis pengadilan, 6 kasus dalam tahap penyidikan oleh PPNS dan 11 kasus dalam tahap penyelidikan oleh PPNS. Dibandingkan 2019, kasus perusakan hutan pada 2020 meningkat tajam.

Pada 2019, jumlah kasus perusakan hutan tercatat 12 kasus. Terdiri dari 11 kasus illegal logging dan satu kasus perambahan hutan. Dari semua kasus tersebut, sudah vonis pengadilan. Pada 2018, Dinas LHK mencatat ada 9 kasus illegal logging, 2017 sebanyak 13 kasus illegal logging dan 2016 sebanyak 22 kasus illegal logging. Semua kasus sudah divonis pengadilan. (nas)