SK Dadakan Honorer, Dewan Desak Pemkab Lotim Bertindak Tegas

Wakil Ketua DPRD Lotim,  H. Daeng Paelori. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menyarankan kepada pemerintah daerah supaya mengambil tindakan tegas terhadap honorer pemegang SK bupati yang masa pengabdiannya beberapa bulan ataupun hitungan tahun. Langkah itu harus dilakukan apabila pemerintah daerah benar-benar menegakkan aturan sesuai dengan visi misi bupati/wakil bupati yaitu Adil, Sejahtera, dan Aman.

“Terkait adanya ratusan honorer yang bekerja hitungan bulan maupun beberapa tahun, namun mengantongi SK bupati sebaiknya diputus. Sangat miris ketika melihat honorer yang berpuluh-puluh tahun mengabdi, namun masih mengantongi SK kepala dinas, sementara mereka yang mengabdi hitungan bulan langsung mengantongi SK bupati,” tegas Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis,  31 Januari 2019.

Iklan

Menurut politisi Partai Golkar ini, niat dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., sangatlah baik di dalam melakukan evaluasi total terhadap ribuan honorer di Lotim dari semua OPD. Artinya, evaluasi itu dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada tenaga-tenaga honorer yang diklasifikasikan dalam tiga bagian. Di antaranya masa kerja 10 tahun ke atas akan diberikan SK perjanjian kerja, masa kerja 5-10 tahun diberikan SK kelompok kerja, dan masa kerja 5 tahun ke bawah diberikan SK kontrak kerja.

Pasalnya, masa pengabdiannya akan mempengaruhi honor yang didapatkan setiap bulannya. Untuk itu, dewan memberikan peringatan kepada pemerintah daerah supaya jangan sampai muncul tenaga-tenaga honorer yang baru. Di mana kondisi tersebut akan memperkeruh suasana dalam evaluasi tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lotim.

  “Kita juga mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya jangan menerima honorer lagi. Sekarang ini saja sudah cukup banyak,” pesan Ketua DPD Partai Golkar Lotim ini.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, SIP, M.Si, menemukan banyak sekali SK bupati yang terkesan dibuat dadakan sebanyak 609 yang dibuat Desember 2018. Untuk itu, banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun sama tidak mendapatkan SK bupati. Sementara honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan bahkan nol bulan mendapatkan SK bupati langsung. (yon)