SK Batal, CPNS K2 Gagal Dapat Pinjaman Bank

Jpeg

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah telah menetapkan 390 orang CPNS dari formasi honorer k-2 tahun 2013 dengan pembagian SK pengangkatannya Oktober 2015 lalu. Tidak sedikit di antara CPNS ini menjamin SK CPNS-nya untuk mendapatkan pinjaman kredit bank.

“Kami tidak bisa meminjam (uang) bank gara – gara persoalan ini,” kata salah seorang honorer K2 usai hearing di kantor DPRD Dompu, Rabu, 21 September 2016.

Iklan

Para honorer lainnya juga merasa khawatir, ketika pengangkatan mereka dipersoalkan sehingga dibatalkan akan berimplikasi pada sumber penghasilan sebagai CPNS/PNS. Mereka juga telah meminjam bank dengan jaminan SK CPNS dan dikhawatirkan harus mengembalikan secara mandiri utang banknya.

Kepala Bank NTB Cabang Dompu, M Syafruddin Ramadhan yang dihubungi terkait hal ini, enggan berbicara. Pihaknya tidak ingin berandai – andai terhadap persoalan CPNS yang diangkat melalui jalur honorer K2 tersebut. “Saya tidak mau berandai – andai,” katanya.

Sementara dari 390 orang honorer yang lulus seleksi menjadi CPNS ada dua orang yang gagal diangkat karena tidak memiliki ijazah. Sementara dari 390 orang yang dinyatakan lulus tes tulis tersebut ditemukan 134 diduga tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS. Kini beredar informasi, 134 orang CPNS dibatalkan oleh BKN untuk persetujuan NIP-nya.

Pertanyakan Pembatalan NIP CPNS

Sementara itu, Pemerintah daerah (Pemda) Dompu mengakui telah menerima surat pembatalan nomor induk pegawai (NIP) 134 CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu dari BKN regional X Denpasar. Namun pemerintah akan mempertanyakan alasan pembatalan, sehingga pemerintah daerah bisa melanjutkan proses pembatalan atau upaya perlawanan.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI, Isnpektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HS, MSI, kepala BKD Dompu, Drs H Abdul Haris, MAP, dan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI menggelar rapat terbatas untuk menyikapi surat BKN regional Denpasar yang menindak lanjuti surat BKN pusat di kantor Bupati Dompu, Kamis, 22 September 2016.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Kamis kemarin, mengakui, telah menerima surat dari BKN regional X Denpasar terkait pembatalan NIP 134 CPNS yang diduga bermasalah. Menyikapi surat tersebut, Bupati bersama Sekda dan Satker terkait telah melakukan rapat terbatas. “Bupati belum mengambil keputusan untuk menyikapi surat BKN yang dikabarkan terkait pembatasan NIP 134 CPNS. Tapi dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menklarifikasi isi surat ke BKN regional X Denpasar dan ke BKN pusat,” kata Sahid.

Hasil klarifikasi ini, kata Abdul Sahid akan menjadi dasar pertimbangan pihaknya dalam menentukan sikap. Apakah surat BKN tersebut ditindak lanjuti atau dibantarkan (dilawan). Paling tidak, Pemda mengetahui secara detail pertimbangan BKN dalam mengambil keputusan pembatalan NIP para pegawai yang telah diangkat menjadi CPNS ini. “Hasil klarifikasi akan menjadi bahan pertimbangan daerah dalam mengambil keputusan,” terangnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, BKN regional X Denpasar dengan suratnya nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 taggal 9 September 2016 ditujukan kepada Bupati yang berisi pembatalan nota persetujuan teknis penetapan nomor induk pegawai (NIP) terhadap 134 orang CPNS dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat ini untuk menindak lanjuti surat BKN pusat nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 yang ditujukan kepada kepala kantor regional X BKN Denpasar.

Pembatalan 134 orang CPNS dari 390 orang yang dinyatakan lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS tahun 2013 jalur honorer kategori 2, sebagai tindak lanjut atas proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTB. Sebanyak 134 orang CPNS ini diduga bermasalah dan tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS melalui jalur honorer K-2. Bahkan bendahara gaji tempat 134 orang CPNS bertugas telah diambil keterangannya oleh penyidik sebelum lebaran Idhul Adha beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini disebut – sebut untuk menghitung kerugian negara. (ula)