Siswa SMP Masuk DPT, Orang Tua Larang Riana Rekam E-KTP untuk Pilkada

Siswa SMP Riana memperlihatkan panggilan untuk perekaman E-KTP di Kantor Dinas Dukcapil KLU. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB)  – Polemik Riana – siswi Kelas 7 SMPN Satap SDN 5 Sokong, Kecamatan Tanjung disikapi tegas pihak keluarga. Orang tua angkat tempat Riana tinggal sejak kecil, H. Mugni, mengaku tegas menolak undangan rekaman E-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, anak asuhnya masih berusia 14 tahun dan belum boleh dilibatkan dalam urusan politik.

“Saya tidak izinkan (rekam E-KTP), secara moril anak saya dirugikan karena data tahun lahir yang keliru. Nanti kalau jadi pegawai, akan merugikan anak ini,” tegas H. Mugni, di kediamannya, Rabu, 18 November 2020.

Ia mengaku kaget saat mendapati anak asuhnya memperoleh panggilan perekaman E-KTP. Padahal sesuai fakta, anak yang dinamai dan dibesarkannya sejak bayi itu lahir tahun 2008.

“Saya tahu anak ini terima panggilan rekaman setelah demo (Dukcapil, hari Selasa lalu). Saya tahu persis kapan anak ini lahir, ari-arinya sendiri saya yang bawa pulang (dari persalinan di puskesmas),” terangnya.

Kepada koran ini, Riana ikut menguatkan jika dirinya lahir pada tanggal 4 Juni 2006. Namun dalam perjalanannya, data adminduk miliknya mengalami kerancuan data tahun kelahiran.

Pada data akta kelahiran, Riana lahir dengan catatan No. Akta 5208-LT-21062016-00071 tanggal 3 Maret 2003. Data ini menjadi acuan penerbitan NIK milik Riana. Pada KK orang tua kandung (ayah – Yanto, Ibu – Juarsip), Riana terdaftar dengan NIK 5208014303030003.

Sayangnya, data kelahiran berbeda dialami Riana di institusi pendidikan. Pada SDN 5 Sokong, Riana tercatat dengan Nomor Induk Siswa (NIS) No. 0084928230 dengan data kelahiran 3 Maret 2008. Data sekolah ini sangat berbeda dengan kelahiran Riana yakni 2006 – menurut keteeangan Keluarga, dan kelahiran 2003 menurut Akta dan NIK. “Saya sudah ke Kantor (Camat), diantar teman kelas, tapi tidak berani masuk, banyak orang,” akunya.

Di saat bersamaan, hadir pula Panwascam Tanjung, Muliadi, dan Panwasdes Sokong, Zulhadi Taufik. Keduanya juga menemukan data yang berbeda pada tahun kelahiran Riana, antara keterangan Riana, keterangan keluarga, data NIS, dan Akta serta KK keluaran Dukcapil.

“Melihat keterangan data Akta dan KK, secara aturan, Riana masuk wajib pilih. Tapi kenyataannya, dia masih kecil. Anehnya, ijazah SD pun 2008,” ujar Muliadi.

Terhadap hasil uji faktual itu, pihaknya menyerahkan keputusan final pada Ketua Bawaslu KLU. Bawaslu yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan KPU terkait keputusan mengeluarkan Riana dari DPT pemilih pemula. “Dari kasus ini kita akan telusuri data DPT pemilih lain. Siapa tahu kasus serupa juga terjadi di dusun lain,” tandasnya. (ari)