Sistem Zonasi PPDB, Pindah KK Dinilai Rawan

Sejumlah siswa duduk di trotoar menunggu jemputan di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, pekan kemarin. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram menerapkan sistem zonasi. Sekolah memiliki kewajiban menerima calon siswa radius terdekat. Modus pindah kartu keluarga (KK) bagi calon siswa baru dinilai sangat rawan.

Kuota disediakan lebih besar untuk calon siswa yang tinggal dengan radius terdekat dengan sekolah memberi peluang kecurangan dilakukan oleh oknum orangtua siswa. Terutama, mereka yang mengejar sekolah yang memiliki citra sebagai sekolah unggulan maupun favorit.

Iklan

Salah seorang wali murid rela mengeluarkan nama anaknya dari KK demi mengejar sekolah favorit diinginkan pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Nama anaknya dimasukan ke KK neneknya yang tinggal di zona sekolah favorit di Jalan Pejanggik. Diketahui, wali murid tadi tinggal di Kabupaten Lombok Barat.

“Nama anak saya di KK saya keluarkan dan dititip ke KK neneknya,” ucapnya. Modus numpang KK rawan setiap tahunnya. Penerapan sistem zonasi tambahnya, membuat orangtua harus mencari cara agar anaknya mengenyam pendidikan di sekolah favorit.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar mengaku, pengurusan administrasi kependudukan paling banyak adalah penerbitan kartu keluarga. Masyarakat ramai – ramai mengurus pindah KK sejak beberapa bulan lalu. Ia mencurigai bahwa warga mengurus pindah KK karena mengejar zonasi PPDB.

“Kalau 2018 lalu banyak yang kita layani. Mungkin masyarakat sudah tahu aturan baru PPDB,” kata Chaerul.

Dalam aturan baru, KK merupakan salah satu persyaratan dilihat oleh sekolah saat menerima peserta didik. Calon peserta didik yang tercantum dalam KK, minimal KK yang telah tercetak selama setahun.

Mantan Kasat Pol PP ini menambahkan, kemungkinan aturan baru itu sudah diketahui oleh wali murid, sehingga belakangan sedikit yang mengajukan perpindahan KK. “Mungkin sudah tahu. Yang banyak sekarang warga ngurus KTP,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Lalu Fatwir Uzali menegaskan, tidak bisa melarang calon siswa pindah KK dengan alasan mengejar zonasi PPDB. Itu merupakan hak masyarakat dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.

Dikbud pun tidak bisa menganulir persyaratan diajukan peserta didik. Tetapi, sistem zonasi mengatur bahwa KK yang lampirkan minimal telah diterbitkan atau dicetak setahun lalu. “Dulu boleh enam bulan. Aturan itu direvisi jadi setahun,” katanya.

Fatwir berharap, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (cem)