Sistem Kerja ASN di Mataram Diatur Bergantian

Hj. Baiq Evi Ganevia. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mulai Rabu, 18 Maret 2020, mengatur sistem kerja aparatur sipil Negara (ASN). Pegawai bekerja bergantian atau shift – shiftan. Sistem pola kerja diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Program kerja diingatkan tidak terbengkalai.

Pengaturan ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam lingkup pemerintah.

Iklan

Pembahasan pengaturan jam kerja ASN dilaksanakan secara tertutup dipimpin Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia yang dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Lalu Syamsul Adnan dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Evi menjelaskan, berdasarkan surat edaran MenpanRB telah dilakukan pembahasan di internal Pemkot Mataram. Bahwa, pejabat pimpinan pratama, administrator serta pengawas tetap bekerja di kantor. Kecuali, pejabat fungsional di bawahnya boleh bekerja di rumah. Akan tetapi, Mataram bukan sebagai daerah pandemik penyebaran virus corona. Pengaturan jam kerja diserahkan sepenuhnya ke masing – masing OPD.

OPD teknis bisa mengatur jam kerja pegawai atau stafnya dengan sistem shift – shiftan. “Kita serahkan ke OPD yang mengatur. Yang jelas pimpinan OPD, sekretaris, kepala bidang tetap bekerja di kantor,” kata Evi ditemui, Selasa, 17 Maret 2020.

Sistem kerja bergantian tersebut mulai diterapkan sejak Rabu hari ini sampai 31 Maret mendatang. Perubahan akan dilakukan melihat kondisi dan atau perkembangan selanjutnya.

Penerapan kebijakan itu tidak berlaku bagi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun Puskesmas. Sementara, pelayanan administrasi kependudukan maupun perizinan mengikuti pola kerja secara bergantian. “Kecuali Puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

Dalam penerapan sistem kerja ini, pihaknya memberikan rambu – rambu ke satuan kerja perangkat daerah. Pembagian tugas harus jelas diberikan oleh pimpinan OPD. Artinya, jangan sampai ada pekerjaan yang terbengkalai.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, penyesuaian sistem kerja berdasarkan edaran MenpanRB untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkup pemerintah. Oleh karenanya, ASN boleh bekerja di rumah dengan mempertimbangkan akses digunakan menuju ke kantor.

“Kalau pegawai datang pakai angkutan umum, perlu dipertimbangkan dan sebaiknya bekerja di rumah saja,” ucapnya. Pengawasan tetap melekat di OPD masing – masing. Pimpinan OPD mengawasi kinerja stafnya terhadap capaian program. Sementara, puskesmas dan rumah sakit tetap bekerja penuh. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional