Sisir Perda, Pemprov NTB Ancang-ancang Susun Raperda Omnibus Law

H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyatakan mendukung kehadiran RUU Omnibus Law yang saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Di sisi yang lain, Pemprov sudah mengambil ancang-ancang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Omnibus Law untuk menyatukan Perda-Perda sejenis menjadi satu.

‘’Kami sedang menyisir berapa kira-kira  Perda yang sejenis. Bisa kita gabungkan menjadi satu Perda Omnibus Law,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 11 Maret 2020.

Iklan

Bukan hanya Perda sejenis yang dapat digabungkan menjadi satu Perda Omnibus Law. Tetapi juga,  Peraturan Gubernur (Pergub) yang didelegasikan dibuat dari satu Perda bisa dibuat menjadi satu Pergub saja.

“Saya sudah minta teman-teman sasar Perda-Perda sejenis dulu. Nanti kita akan rangkum, kita akan tawarkan untuk menjadi Raperda Omnibus Law,’’ katanya.

Ruslan mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan soal rencana penyusunan Raperda Omnibus Law ini. Ia menyebutkan, ada belasan hingga puluhan Perda bisa digabung menjadi satu Perda saja.

‘’Kita harus sisir dulu. Tapi yang jelas, bisa kita gabung menjadi satu Perda. Sehingga pencabutan dan perubahan itu dicantumkan secara tegas dalam Raperda Omnibus Law. Ini sudah lama kami diskusikan,’’ucapnya.

Mengantisipasi adanya penolakan seperti yang terjadi dalam pembahasan RUU Omnibus Law, Ruslan mengatakan kuncinya adalah sosialisasi. Sesuai ketentuan, katanya, sejak pemberian judul saja harus disosialisasikan ke masyarakat. Supaya masyarakat memberikan masukan tentang materi peraturan yang akan dibuat.

Ruslan menjelaskan kehadiran UU atau Perda Omnibus Law tujuannya untuk mencabut atau mengubah beberapa peraturan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Dan menyederhanakan peraturan agar sasarannya lebih tepat. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional