Sirip Hiu Tak Bisa Lagi Dilalulintaskan Bebas

Nurhamdani. (Suara NTB/bul)

PENJUALAN sirip dan organ hiu tidak bisa lagi dilakukan bebas. Pengepulnya, baik yang penjual maupun pembeli harus memiliki izin khusus, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). “Sekarang sudah ada pertauran terbaru yang mengatur penjualan sirip hiu harus memiliki SIPJI, Surat Izin pemanfaatan Jenis Ikan,” kata Nurhamdani, dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Wilayah Kerja NTB.

Pengepul, atau pedagang sirip hiu yang ada di NTB, diwajibkan harus memiliki SIPJI. Di NTB ada dua pengepul yang sudah memiliki SIPJI. Satu adalah perusahaan berbentuk UD, satu lainnya adalah CV. Basisnya di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur. Dua pengepul ini menjadi pengumpul seluruh sirif hiu dari NTB yang dikirim ke Surabaya. Pemberlakuan SIPJI ini, kata Dani, sudah mulai per April 2021. Diatur melaalui Peraturan Menteri KKP terbaru. Aturannya terintegrasi di OSS.

Iklan

“Kalau dulu izinnya parsial, hanya di KKP saja. Kalau sekarang masuk juga di Perdagangan,” ujarnya. Pengaturan lalulintas penjualan sirip hiu ini, lanjut Dani, semata-mata untuk menertibkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sebab manajemen otoritinya untuk jenis ikan ini, maka PNPBnya diatur oleh KKP. Untuk sementara ini, penerbitan SIPJI diberikan gratis kata Dani.

“Nantinya bakal dikenakan tariff,” imbuhnya. Sebelumnya, pengiriman sirio hiu keluar daerah hanya mempersyaratkan SIUP. Sekarang tidak bisa lagi semudah itu. Pengirimannya harus teregister di SIPJI. Terhadap kebijakan baru, ini, lanjut Dani, BPSPL Wilayah Kerja NTB juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha. Sekaligus dilakukan pelatihan untuk memudahkan pengusaha mendapatkan SIPJI. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional