Sinyal dari Menteri, Pembebasan Lahan dan Konstruksi ‘’By Pass’’ LIA – Kuta Ditanggung APBN

Ilustrasi jalur By Pass menuju BIL. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mendukung kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah bersurat ke Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono terkait dengan pembangunan by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika. Menteri PUPR memberi  sinyal masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan akses jalan dari bandara menuju sirkuit Mandalika akan ditanggung APBN.

‘’Pak Menteri PU sudah memberikan sinyal, itu APBN akan membebaskan tanahnya sama konstruksinya,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 13 Maret 2019 kemarin.

Iklan

Berkaitan dengan percepatan pembangunan akses jalan sepanjang 17 km dari LIA ke KEK Mandalika, Dinas PUPR NTB mengundang sejumlah pihak terkait membicarakan hal tersebut pada 18 Maret mendatang. Pihak-pihak yang diundang antara lain Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemkab Lombok Tengah.

Menurutnya, pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika cukup krusial. Karena belum ada akses jalan yang memadai untuk keperluan MotoGP dari bandara ke lokasi penyelenggaraan MotoGP di KEK Mandalika.

Saat ini, kata Syahdan memang sudah ada jalan dari LIA-KEK Mandalika. Namun yang dikhawatirkan ketika penonton atau pengunjung yang akan menyaksikan gelaran MotoGP membeludak. Maka ruas jalan yang ada sekarang bisa crowded.

‘’Makanya segera akan kita selesaikan jalan LIA – KEK Mandalika, yang dua jalur empat lajur itu sepanjang 17 Km. Ini yang akan kita bahas. ITDC juga akan kita undang,’’ jelasnya.

Pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika, kata Syahdan memang selama ini terkendala masalah pembebasan lahan. Pemerintah pusat meminta provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah yang membebaskan lahan. Sementara untuk konstruksi jalan ditanggung pemerintah pusat.

Berkali-kali dilakukan rapat antara Pemprov dan Pemkab Loteng namun tak ada kesepakatan soal skema pembebasan lahan tersebut. Sehingga, gubernur menyampaikan surat ke Menteri PUPR untuk meminta pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemda tak sanggup membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tersebut karena anggaran daerah yang sangat terbatas. Belum lagi NTB baru saja dilanda bencana gempa.

Pada 2019 ini akan fokus pada pembebasan lahan. Selanjutnya pada 2020, konstruksi harus sudah mulai dilakukan. Pasalnya, pada 2021, lomba balap MotoGP sudah mulai dilaksanakan di KEK Mandalika.

Diketahui,  anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan seluas 87 hektare untuk pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika  sekitar Rp200 miliar. Rencananya jalan akan dibangun dua jalur empat lajur.

Proyek jalan by pass LIA – KEK Mandalika akan dibangun sepanjang 17 Km. Untuk biaya konstruksi, pemerintah  pusat sebenarnya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun. Sedangkan untuk pembebasan lahan diperkirakan butuh anggaran sebesar Rp200 miliar. (nas)