Silpa Rp 86 Miliar, Najmul Anggap Terlalu Didramatisir

Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, MH, mengklarifikasi besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD KLU tahun 2016 yang mencapai sebesar Rp 86 miliar lebih. Ia mengklaim besaran Silpa terlalu didramatisir sebagaimana ia menganggap besaran tersebut masih wajar.

Kepada wartawan, Selasa (16/5), Najmul mengklarifikasi berbagai kritik perihal Silpa yang diklaim sebagai angka terbesar sepanjang sejarah KLU. Najmul mengatakan besaran Silpa 2016 berasal dari berbagai sumber.

Iklan

“Silpa yang dikatakan dramatis asalnya dari berbagai sumber. Ada pengembalian keuangan (akibat penundaan DAU) tahun 2016 sebesar Rp 28 miliar, itu dikembalikan sekitar bulan Desember. Sehingga tidak mungkin kita eksekusi,” ungkapnya.

Selain sumber tersebut, menurut Bupati, Silpa juga berasal dari penghematan gaji serta efisiensi dari pagu proyek yang dikontrakkan. Kendati demikian, munculnya angka (sementara) Silpa akan menjadi bahan evaluasi. Sektor-sektor di daerah yang belum bekerja maksimal sebagai penyumbang Silpa akan didalami lebih lanjut.

Langkah selanjutnya, akan dilakukan evaluasi bagaimana meningkatkan kinerja di kalangan SKPD pelaksana anggaran. Proyek fisik yang bisa dieksekusi saat ini agar segera dilakukan tanpa menunggu waktu lama. “Kita harapkan dorongan dan motivasi kawan-kawan. Saran dewan dalam sidang paripurna menjadi catatan penting bagi kita semua,” jelasnya.

Sebagaimana LKPJ APBD 2016 yang masih di meja BPK RI Perwakilan NTB APBD serta teguran atas evaluasi APBD 2017 oleh Pemprov NTB,  turut menjadi catatan Najmul Akhyar. Apa yang diarahkan oleh provinsi menjadi rujukan bagi KLU dalam memperbaiki penganggaran pada APBD Perubahan 2017 mendatang. Tingginya biaya kunker, perjalanan dinas baik di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan disesuaikan.

“Memang sesuatu dianggarkan plafon maksimal, tetapi tidak berarti dihabiskan semua. Apabila tidak habis maka harus kembalikan ke daerah,” imbuhnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada publik, ia mengarahkan agar setiap perjalanan dinas dilaporkan ke dirinya. Hal ini untuk menghindari kesan perjalanan dinas tanpa hasil.

“Saya sudah minta hasil kunjungan, perjalan dinas harus dilaporkan ke Bupati. Beberapa SKPD yang kita anggap tidak penting kunjungan kerjanya saya coret. Beberapa kali lakukan itu supaya ada penghematan,” tandasnya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here