Silpa Rp 81 Miliar Lebih, Pemkab Lombok Utara Dinilai Lamban

Tanjung (Suara NTB) – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 81,18 miliar lebih yang dibukukan pemerintahan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, – Sarifudin, SH, di tahun pertama, dinilai sebagai sebuah keberhasilan “perubahan” ke arah yang tidak lebih baik. Di tahun kedua (2017) ini, Najmul – Sarifudin lantas diminta segera melaksanakan program agar Silpa tidak membengkak.

Demikian disampaikan anggota DPRD KLU dari Fraksi PKN, Zarkasi, S.Ag. M.Si., Minggu, 2 April 2017. Menurut Zarkasi, Silpa tahun 2016 yang paling besar sepanjang sejarah KLU justru terjadi di tengah semangat perubahan digaungkan bupati dan wakil bupati. Namun catatan Silpa yang buruk ini menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup mampu memberi bukti yang lebih baik dalam mengelola belanja dan pembiayaan.

Iklan

“Pemerintah tidak mampu kelola keuangan yang diberikan oleh pusat maupun masyarakat. Kita harus fair dan akui bahwa pemerintah saat ini lamban,” kata Zarkasi.

Berkaca pada pengelolaan pemerintahan tahun 2016, Politisi PKPI ini melihat kinerja penggunaan anggaran tidak terpengaruh oleh isu mutasi. Pasalnya, program kerja SKPD sudah jelas sehingga Kepala SKPD yang baru tinggal melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dengan DPRD.

Penting menurut dia, agar bupati menunjukkan sikap tegas. Di mana, dalam mengatur bawahan, kinerja anggaran ditunjukkan melalui pelaksanaan anggaran tepat waktu.

“Tahun lalu kita ingat, kegiatan APBD murni saja dieksekusi pada September, Oktober. Belum lagi SKPF harus mengolah anggaran APBD Perubahan, sehingga terkesan amburadul,” katanya.

Silpa besar yang diraih Najmul – Sarif cetus Zarkasi, berdampak langsung bagi kelangsungan ekonomi masyarakat. Pasalnya, porsi APBD memberi andil dalam pembangunan ekonomi yang mensejahterakan.

“Jangankan pada persoalan pemberian hibah bansos ke masyarakat, hibah Rp 100 juta ke Kepolisian (Polres Lombok Utara) saja harus kembali ke kas daerah. Kita harus objektif, mustahil bagi kepolisian memenuhi SPJ sedangkan tenggat waktu pelaporan sangat singkat. Inilah yang jadi alasan hibah itu dikembalikan,” beber Zarkasi.

Sebelumnya, Bupati KLU H. Najmul Akhyar dalam rapat paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016, merinci dari Rp 81,18 miliar lebih dana silpa sebesar Rp 70,64 miliar bersumber dari APBD, RSUD (BLUD) sebesar Rp 4,93 miliar dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) sebesar Rp 9,61 miliar.

“Silpa yang berasal dari APBD ini disebabkan efisiensi dan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan dari RSUD dan FKTP dana tidak masuk ke kas daerah melainkan masuk ke dalam rekening masing-masing untuk langsung dikelola,” sebut Najmul. (ari)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here