Sidang Pengadaan Benih Jagung 2017, Jaksa Ungkap Cara Para Tersangka Atur Proyek

Mantan Kadistanbun Provinsi NTB H Husnul Fauzi, batal menjalani sidang perdana kasus pengadaan benih jagung 2017 karena belum dapat menunjukkan surat kuasa penasihat hukum. Sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 26 Agustus 2021 hanya digelar untuk pembacaan dakwaan terdakwa Ida Wayan Wikanaya.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB H Husnul Fauzi disebut berperan besar dalam mengatur proyek benih jagung tahun 2017. Mulai dari membagi paket proyek. Berkongsi dengan calo. Kemudian menunjuk rekanan. Sampai menentukan proyek senilai Rp49,01 miliar dinyatakan selesai sehingga bisa dibayar lunas.

Hal itu terungkap dalam dakwaan terhadap mantan bawahan Husnul, Ida Wayan Wikanaya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (26/8). Tim jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa, I Made Sutapa, dan I Wayan Suryawan membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Somanasa.

Iklan

“Terdakwa secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan benih jagung PT Sinta Agro Mandiri (SAM) dan PT Wahana Banu Sejahtera (WBS) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp27,35 miliar,” ucap Budi. Provinsi NTB pada tahun 2017 mendapat proyek pengadaan benih jagung hibrida senilai Rp206,17 miliar. Husnul kemudian membagi proyek ke dalam 22 paket pengadaan. Husnul lalu mengatur proyek untuk PT SAM dan PT WBS.

Direktur PT SAM Aryanto Prametu mendapat jatah proyek senilai Rp17,25 miliar. Husnul meyakinkan Aryanto untuk bekerjasama dengan Diahwati, seorang pengusaha katering yang mengaku memiliki stok benih demi memenuhi pelaksanaan proyek tersebut. Wikanaya sebagai pejabat pembuat komitmen kemudian menyusun paket proyek sesuai perintah Husnul. PT SAM akhirnya mendapatkan jatah proyek itu meskipun kenyataannya tidak memiliki stok benih dan surat dukung dari produsen.

Diahwati diandalkan untuk memenuhi kontrak untuk pengadaan 480 ton benih jagung yang akan disalurkan kepada 1.786 kelompok tani dalam program perluasan areal tanam seluas 32 ribu hektare. “Wikanaya sempat menyampaikan pendapatnya untuk memastikan kesiapan benih dari Diahwati tersebut dengan mengecek ke lapangan,” urai Budi.

Wikanaya lalu survei ke gudang PT Sadar Tani di Jombang, Jawa Timur. Didapati keterangan bahwa benih yang tersedia bukan milik Diahwati. Tetapi stok untuk menyuplai PT WBS. Wikanaya sempat ragu. “Tetapi saksi Husnul tetap memerintahkan Wikanaya untuk melanjutkan penunjukkan langsung PT SAM,” imbuhnya.

Wikanaya lalu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS ini lalu dibocorkan Husnul kepada Aryanto untuk memudahkan proses penunjukkan langsung PT SAM. “Sehingga wajar jika penawaran PT SAM tidak berbeda jauh dengan HPS,” sebut Budi. Proyek ini pun mulai dikerjakan pada 29 September 2017. Aryanto mulai mendatangkan benih yang dijanjikan Diahwati. Diahwati kemudian mengumpulkan tujuh temannya untuk mulai mengirimkan benih pesanan Aryanto. Tetapi hanya satu saja yang murni produsen benih. “Dari 487,85 ton yang disuplai, hanya 10 ton saja yang jelas varietasnya. Selebihnya jagung biasa atau bukan jagung benih,” kata Budi.

Benih lalu dikirim dari gudang di Kediri, Jawa Timur ke gudang PT SAM di Bengkel, Lombok Barat. Pengiriman benih jagung ini tanpa pemeriksaan kantor karantina. Apalagi panita pemeriksa hasil pekerjaan. Meskipun dalam pertanggungjawabannya disebut sudah melewati sembilan tahapan pemeriksaan.

Sebanyak 327,5 ton yang didistribusikan kelompok tani kondisinya rusak dan berjamur. Petani lalu mengembalikan benih rusak ini sebanyak 194,1 ton. Sementara sebanyak 45,6 ton lainnya tidak dikembalikan karena terlanjur ditanam.

PT SAM mengganti benih itu dengan memesan lagi ke Diahwati. Benih pengganti akhirnya datang sebanyak 151,6 ton. Tapi benih dari produsen resmi hanya 9 ton. Benih pengganti sebanyak 144,2 ton disalurkan kembali ke petani.

Karena masih ada kekurangan, maka Husnul Fauzi memerintahkan Aryanto untuk membeli kepada PT Wahana Banu Sejahtera. Aryanto kemudian menuruti Husnul dengan membeli 217,1 ton benih kepada Ikhwan.

Tetapi benih yang dibeli itu berbeda varietasnya sehingga tidak sesuai dengan kontrak. Penggunaan varietas ini juga tanpa melalui addendum kontrak. Selanjutnya, proyek ini tetap dibayar 100 persen. Dari proyek yang dikerjakan PT SAM ini, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara sebesar Rp15,43 miliar.

Wikanaya, sambung Budi, juga berperan dalam proyek untuk PT WBS senilai Rp31,76 miliar. Proyek ini untuk pengadaan 849,9 ton benih jagung untuk lahan seluas 56.666 hektare. “Terdakwa memberikan rincian HPS kepada Ikhwan agar Ikhwan dapat menyusun penawaran yang lebih kurang sama dengan HPS,” terang Budi.

PT WBS lalu memenangi kontrak Rp31,76 miliar untuk pengadaan benih jagung hibrida umum 2, Balitbang, dan Komposit dengan persyaratan teknis tertentu. Benih jagung ini lalu dipesan kepada sembilan perusahaan produsen benih kemudian disalurkan kepada kelompok tani.

“Pemeriksaan terhadap benih jagung itu hanya visual tanpa pengujian spesifikasi teknis. Benih jagung tersebut ternyata ada yang tidak memiliki sertifikat. Walaupun disebutkan adanya 34 tahapan pemeriksaan di atas kertas,” tegas Budi.

Meski demikian, Wikanaya tetap menyatakan pekerjaan PT WBS selesai 100 persen. Wikanaya lalu membayar lunas pekerjaan proyek itu sebesar Rp31,28 miliar setelah dipotong pajak.

Padahal benih jagung tersebut tidak seluruhnya memenuhi syarat spesifikasi dan sertifikat, serta sudah kedaluarsa. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB, proyek yang dikerjakan Ikhwan ini merugikan keuangan negara sebesar Rp11,92 miliar.

Dalam sidang terpisah, Husnul juga diajukan dakwaan yang sama. Tetapi majelis hakim menunda sidang tersebut karena Husnul belum dapat menunjukkan surat kuasa penasihat hukum. Husnul pun diberi teguran keras karena dianggap mengulur-ulur waktu persidangan yang ditunda sampai Kamis pekan depan. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional