Sidang Korupsi Fee Proyek Pascabencana, Kepala Bappeda Beberkan Perencanaan Anggaran Rehabilitasi Sekolah

Kepala Bappeda Kota Mataram, Amirudin menyalami terdakwa Muhir usai diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Kamis, 15 November 2018 di Pengadilan Tipikor Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir Amirudin diperiksa sebagai saksi dalam sidang terdakwa H. Muhir, Kamis, 15 November 2018. Anggaran rehabilitasi SD/SMP terdampak gempa disetujui lebih besar dari yang diajukan. Namun, peran terdakwa dalam penyetujuan anggaran tidak gamblang terungkap.

Amir mengaku mengenal Muhir sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, yang tugasnya membidangi pendidikan serta kesehatan. Dalam pembahasan anggaran rehabilitasi sekolah, mereka pun pernah bertemu dalam rapat komisi. Sewaktu pembahasan nota keuangan plafon APBD Perubahan tahun 2018.

Iklan

“Kami membahas dulu bersama TAPD. Baru dibahas di dewan,” ucapnya menjawab ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Amir melanjutkan kesaksiannya, dengan menjawab pertanyaan soal usulan anggaran perbaikan sekolah yang terdampak gempa oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Dapatnya dari PU hasil verifikasi fisik kita input dalam KUA-PPAS,” sebut dia.

Namun secara rinci, dia mengaku tidak tahu meskipun memastikan pengusulan itu ada. “Pasti ada hanya saya tidak ingat. Saya sebagai anggota TAPD menyusun perencanaan rehab rekon seluruhnya. Kalau bisa dibiayai daerah, baru dimasukkan di pembahasan,” jelasnya.

Perencanaan anggaran, kata Amir, beres dibahas di TAPD pada 22 Agustus 2018. Selanjutnya disampaikan ke DPRD Kota Mataram sehari setelahnya, 23 Agustus 2018.

Amir mengatakan, kemudian pada 10 September 2018 eksekutif dan legislatif sepakat dalam sidang paripurna pembasahan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Mataram 2018.

“Sudah sah karena sudah diketok dan jadi Perda. Disepakati, ditandatangani,” ucapnya.

Isnurul lantas bertanya mengenai ada tidaknya perubahan anggaran yang disepakati dengan yang diusulkan. “Saya tidak tahu ada penambahan atau tidaknya. Saya tidak perhatikan,” jawab Amir.

Jaksa penuntut umum, Deddy Delyanto kemudian menanyakan seperti apa peran terdakwa H. Muhir, sewaktu anggaran rehabilitasi SD/SMP dibahas di komisi. “Pernah ada dua kali rapat, yang pertama tanggal 5 Oktober (2018) saya ikut,” ungkapnya.

“Apakah ada terdakwa pada saat pembahasan di DPRD itu,” sambung Deddy kembali bertanya. “Tidak ingat,” jawab Amir singkat.

Kemudian penasihat hukum terdakwa, Burhanudin mencecar Amir untuk menguji peran aktif kliennya dalam pembahasan anggaran tersebut. “Ada tidak anggota dewan, terdakwa ini minta uang,” tanya dia.

“Tidak ada, terdakwa tidak ada,” jawab Amir singkat. Mengenai operasi tangkap tangan terdakwa Muhir, Jumat (14/9) di warung Encim, Cakranegara, Mataram, Amir mengaku mengetahui. Saat itu dia sedang di kantor menginput data.

Terdakwa Muhir menggunakan kesempatannya untuk bertanya. Yakni mengenai proses pembahasan anggaran di DPRD mulai pengajuan sampai penetapan menjadi Perda. “Setelah KUA PPAS itu ada penyampaian nota keuangan, itu 17 September 2018,” jawab Amir.

Penetapan Anggaran Rehabilitasi SD/SMP Meningkat dari Usulan. Jaksa juga menghadirkan saksi Sri Laili, Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. Saksi menjelaskan mengenai asal muasal pengusulan anggaran perbaikan sekolah terdampak gempa tersebut.

“Berapa sekolah yang diusulkan mendapat perbaikan,” tanya hakim Isnurul. “Saya tidak ingat. Yang saya ingat angkanya saja, untuk SD SMP Rp 3,4 miliar ditambah perbaikan gedung kantor kami dan trauma healing, pengadaan tenda jadinya Rp4,2 miliar sekian,” jawab Laili.

Perincian kebutuan anggaran itu, sambung dia, diperoleh dari berkas yang disusun Kasi Sarpras Bidang Pembinaan Dikdas Disdik Kota Mataram, Tjatur Totok Hadianto. Totok turut serta diamankan saat OTT bersama mantan Kadisdik, H. Sudenom.

“Itu sudah dalam bentuk rekap untuk diserahkan ke TAPD. Dari Pak Totok dikirim ke TAPD,” terangnya.

Setelah itu, dia menjelaskan bahwa sudah ada Peraturan Walikota tentang anggaran APBDP 2018, yang menandakan anggaran perbaikan sekolah sudah bisa dieksekusi.

“Nilainya berubah karena ada verifikasi sekolah tahap kedua dari PU, penaksiran ulang. Jadinya yang kami terima berubahnya jadinya total Rp4,6 miliar,” bebernya.

Perubahan anggaran itu, kata Laili, sebab sekolah yang terdampak gempa bertambah karena rangkaian gempa Lombok yang beruntun.

Anggota majelis hakim Abadi kemudian mengorek soal apakah ada permintaan khusus dari mantan Kadis, soal biaya lain-lain untuk anggaran ini. Merujuk pada pemberian sebesar Rp30 juta kepada terdakwa Muhir.

“Tidak ada. Saya tidak tahu soal yang itu,” jawab Laili singkat. Persidangan kemudian mencukupkan pemeriksaan saksi untuk penggalian fakta-fakta. Sidang kemudian ditunda sampai dua pekan mendatang. (why)