Sidang Kasus Pembangunan Jetty, Jaksa Tanggapi Eksepsi Feri Sofiyan

Feri Sofiyan mengenakan kemeja putih saat menghadiri sidang lanjutan kasus pembangunan jetty dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa, di PN Raba Bima, Rabu, 16 Juni 2021.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Sidang kasus Dermaga Jetty Bonto yang didakwakan kepada Wakil Walikota (Wawali) Bima Feri Sofiyan SH kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima pada Rabu, 16 Juni 2021.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wisnu Lelono SH itu merupakan sidang ketiga dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa.

Iklan

Pada sidang sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2021, PH terdakwa membacakan eksepsi salahsatunya mengenai delik pasal pidana yang disangkakan terhadap kliennya.

PH terdakwa menilai penetapan tersangka telah mencoreng citra hukum dan institusi yang dapat menjadi pemicu konfilik vertikal maupun horizontal. Kemudian bisa menggangu keamanan, kenyamanan kehidupan bersama di daerah.

“Justru dengan perkataan PH terdakwa inilah yang bisa memicu konflik vertikal dan horizontal atas kehidupan bersama dan berbangsa di Kota Bima,” kata JPU Ibrahim Khalil SH menanggapi eksepsi PH terdakwa.

Ibrahim menegaskan terdakwa telah melanggar pasal 109 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 36 UU nomor 22 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sidang kasus pembangunan jetty yang diduga ileggal atau tak berizin itu nampak dihadiri terdakwa, Feri Sofiyan yang merupakan Wawali aktif Kota Bima. Ia mengenakan kemeja putih. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional