Sidak Perdana, Bupati Kecewa Kepala OPD Belum Masuk Kantor

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu sidak ke salah satu kantor OPD di KLU dan tak menjumpai pimpinan OPD, sehingga membuatnya kecewa. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Identik dengan kedisiplinan, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mengaku kecewa saat menjumpai ada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum masuk kantor pada jam kerja. Pada inspeksi mendadak (sSidak) perdana Selasa, 2 Maret 2021, Djohan menyebut beberapa dinas telat masuk kerja.

Beberapa OPD yang disidak bupati antara lain, Dinas Perhubungan, Dikpora, Dinas PU dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD. Djohan sudah keluar dari pendopo pada pukul 07.30 Wita. Ia menyisir beberapa OPD yang notabene berada dekat dengan kediamannya. Dinas PU, DP2KBPMD, dan Dikpora adalah dinas yang berada di lingkungan satu desa (Desa Segara Katon) dengan tempat tinggal bupati. Sementara Dishub yang berada di Desa Gondang, juga disisir karena hanya berjarak 600-700 meter dari pendopo.

Iklan

“Saya juga bingung dengan pelayanan ini. Pukul setengah delapan saya sudah keluar, keliling ke OPD. Jam 8 ada kepala dinas belum datang, ada sekdis belum nyampe kantor,” cetusnya.

Indispliner para pemangku jabatan di tiap OPD itu, lantas menjadi satu penilaiannya sebagai kepala daerah. Bahwa, sikap indisipliner linier dengan tingkat pelayanan. Semakin tidak disiplinnya para pejabat OPD, akan semakin rendah kualitas pelayanan pada OPD bersangkutan.

“Saya melihat dari sisi itu. Pada penempatan pejabat, kita diberi waktu 6 bulan oleh aturan untuk mutasi. Kita akan lihat,” cetusnya lagi.

Sebagaimana janjinya pada kampanye lalu, Djohan kembali menegaskan akan menempatkan pejabat sesuai keahlian, kemampuan dan kedisiplinannya. Ia tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat semangat pelayanan yang tidak maksimal dari oknum pejabat.

“Saya akan tempatkan orang sesuai keahlian supaya semua OPD berkreasi untuk membangun dan melayani. Saya harus hati-hati supaya tidak sering mutasi. Sekali kita mutasi, tapi tercakup semua,” tegasnya.

Djohan juga menyesalkan banyaknya posisi jabatan yang lowong. Sampai saat ini, terdapat 45 posisi dari eselon II sampai eselon IV yang masih kosong. Janjinya, kekosongan itu akan diisi agar tidak mengorbankan pelayanan di OPD. “Hal-hal yang tidak pas kita tertibkan, tentu dengan semangat yang sama, untuk perbaikan kualitas pelayanan,” tandasnya. (ari)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional