Siarkan Iklan Abal-abal, KPID NTB Ancam Pidanakan Radio dan TV

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Sukri Aruman mengeluarkan ancaman bagi media, baik media cetak dan elektronik yang menyiarkan iklan mengandung konten berupa fitnah, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi untuk dikenai sanksi pidana.

“Perlu diingat kalau pelanggaran isi siaran, kalau ada berpotensi siarannya berisi bohong atau menyesatkan itu pidana. Radio itu sanksinya lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, kalau televisi lima tahun penjara dan denda Rp 10 miliar,” kata Sukri ditemui Rabu, 25 Oktober 2017.

Iklan

Sukri menjelaskan radio dan televisi tidak langsung dikenai sanksi pidana, melainkan ada proses klarifikasi terlebih dulu. Jika masih disiarkan, maka akan dikeluarkan surat penghentian penyiaran iklan produk tersebut, baik bersifat sementara atau permanen. Bahkan, sanksi berupa rekomendasi pencabutan izin siaran pun akan dilakukan KPID.

Untuk mengetahui jenis iklan produk yang disiarkan tersebut, Sukri mengaku akan segera melayangkan surat ke seluruh lembaga penyiaran di NTB. Khususnya radio dan televisi untuk segera mengirimkan data mengenai iklan yang disiarkan atau tayangkan.

“Untuk nanti menjadi bahan diskusi dan kajian lebih lanjut. Apakah iklan ini sesuai dengan regulasi yang ada? Beberapa sudah kami terima aduan dan sudah memanggil lembaga penyiaran tersebut, sesuai dengan produk yang mereka siarkan. Tentu dalam hal ini kami ingin memastikan bahwa iklan itu tidak bermasalah,” katanya.

Berdasarkan laporan dari BBPOM Mataram, Sukri mengemukakan masih sangat banyak iklan serupa yang berseliweran. “Tapi KPID NTB ini masih fokus di Kota Mataram, karena televisi lokal di sini. Jadi kami mengajak pihak lain yang di luar Mataram untuk melakukan pengawasan siaran radio dan televisi,” harapnya. (ros)