Siapkan Usulan ‘’Blacklist’’, PUPR Loteng Hitung Capaian Proyek Kantor Camat

Kondisi akhir pembangunan Kantor Camat Pujut yang belum semuanya selesai. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Masa pemberian kesempatan selama 50 hari bagi CV. Total Karya Utama untuk menuntaskan pembangunan tiga kantor camat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah habis, Kamis, 20 Februari 2020. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah (Loteng) pun kini akan memulai proses perhitungan capaian pengerjaan proyek senilai Rp 8 miliar lebih  ini sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap kontraktor bersangkutan.

“Kita sekarang sedang melakukan final quantity (perhitungan akhir) terhadap proyek kantor camat untuk mengukur dan menghitung capaian proyek tersebut,” ungkap Kepala Dinas PUPR Loteng, L. Firman Wijaya, kepada wartawan, Jumat, 21 Februari 2020.

Iklan

Hal itu penting untuk memastikan apakah proyek ini sudah selesai 100 persen atau tidak, karena kalau tidak selesai, maka sanksi tegas bagi pihak rekanan tersebut. Selain berupa sanksi denda dan pemutusan kontrak, juga sanksi diusulkan masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Adanya blacklist ini, di masa mendatang rekanan tersebut tidak akan bisa lagi mengikuti proses tender proyek-proyek di daerah ini. “Soal sanksi sudah jelas aturannya. Dan, itu pasti kita jalankan,” tegasnya.

Tapi untuk ke sana,  pihaknya harus memastikan dulu capaian proyek yang dikerjakan, karena bisa saja, secara kasat mata kelihatan proyek belum selesai. Tetapi kalau dari hitung-hitungan hasil pekerjaan sudah tuntas.  “Tunggu saja hasil perhitungannya. Dari situ bisa diketahui, apakah proyek sudah selesaii atau belum,” tandas mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Loteng ini.

Sementara itu, pantauan Suara NTB di lokasi proyek pembangunan kantor Camat Pujut para pekerja tampak masih bekerja merapikan beberapa bagian proyek yang belum selesai. Padahal batas waktu pemberian kesempatan oleh pemerintah daerah sudah habis sejak kemarin.

Sesuai aturan yang berlaku, bagi rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu pemberian kesempatan habis setidaknya ada tiga sanksi yang bisa diberikan. Selain sanksi putus kontrak, kontraktor tersebut juga bakal dijatuhkan denda keterlambatan dengan sanksi terberat diusulkan masuk daftar blacklist. (kir)