Siap-siap, Rumah Kos Ber-AC di Mataram akan Dikenai Pajak

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sejauh ini, belum sepenuhnya menerapkan aturan penarikan pajak bagi pemilik kos – kosan. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2011 nantinya hanya mengatur pengenaan pajak kos – kosan jumlahnya di atas 10 kamar dan menggunakan penyejuk udara (AC).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi, Selasa, 7 November 2017 menjelaskan, penarikan pajak kos – kosan berdasarkan Undang – Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak hotel dan restauran.

Iklan

Dalam aturan itu didefinisikan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan, peristirahatan, termasuk jasa terkait dengan dipungut bayar motel, wisma pariwisata, losmen, pesanggarahan, rumah sejenisnya dan rumah kos lebih dari 10 kamar.

Peraturan perundang – undangan ini juga dipertegas dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak hotel dan restauran. Artinya, implementasi pelaksanaan aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Dalam ketentuan Perda sama persis pengertiannya. Kalau kita mengatakan tiga sementara undang – undang menyebutkan 10. Kita akan bertentangan,” kata Syakirin.

Harus diakui kata dia, penarikan pajak kos – kosan BKD mengalami kesulitan mengenai pola pemungutan. Ia mencoba melihat di daerah lain seperti di Pulau Jawa umumnya sama kasusnya di Mataram sebagai pusat pendidikan. Apakah pelajar atau mahasiswa yang membayar Rp 400 – 500 ribu per bulan dikenakan pajak.

Kondisi seperti ini kemudian jadi salah satu pertimbangan untuk mengubah aturan tersebut. “Apa sih kriteria supaya berkeadilan. Jangan Rp 400 ribu kemudian kena pajak gitu,” ujarnya.

Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2011 akan pertegas lagi. Kos – kosan yang lebih dari 10 kamar dan menyediakan fasilitas penyejuk udara (AC) itu yang akan masuk pajak kos – kosan. Artinya, kos – kosan di bawah itu dan tidak dilengkapi AC beban pajak.

“Dari hasil pembahasan dengan Pansus pajak rumah kos – kosan pakai AC akan kena sebagai pajak hotel,” tegasnya. Namun demikian, posisi regulasi ini diatur oleh DPRD dan belum final.

Syakirin menambahkan, potensi pajak kos – kosan di Mataram cukup besar. Nilainya mencapai puluhan juta dan terakumulasi dari pajak hotel dan restauran. Secara detail tidak disebutkan perincinaan potensi pajak kos – kosan masuk ke pendapatan asli daerah. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional