Shrimp Estate dan Lobster Estate di NTB Senilai Rp5 Triliun Masuk RPJMN

Muslim.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah memilih Provinsi NTB sebagai pusat budidaya nasional udang dan lobster. Hampir Rp5 triliun nilai anggaran yang akan disiapkan negara untuk mewujudkan shrimp estate dan lobster estate ini. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berhasil melobi Menteri Kelautan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Kedepan, NTB akan menjadi pusat budidaya dan produksi udang dan lobster terbesar di Indonesia.

Optimisme terwujudnya shrimp estate dan lobster estate ini disampaikan Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, M.Si yang saat ini tengah fokus mempersiapkan dokumen dan lokasi-lokasi yang akan dijadikan pusat budidayanya. Untuk shripm estate, ditetapkan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa sebagai lokasinya.

Iklan

Ada seribu hektar lahan yang dibutuhkan. Saat ini sudah tersedia separuhnya berdasarkan tata ruang. Tinggal memenuhi separuhnya hingga genap seribu hektar. Disinilah, kata Muslim, dibutuhkan kekuatan kerjasama bersama antara daerah tingkat II dan provinsi. Shrimp estate adalah program besar yang ingin diwujudkan Indonesia.

Shrimp estate di NTB ini bahkan sudah masuk dalam rencana menengah nasional. Menjadi program prioritas nasional untuk menggerakkan perekonomian. KKP akan menyiapkan anggaran senilai Rp4 triliun untuk mewujudkannya. Dana sebesar Rp4 triliun ini nantinya dikelola langsung oleh pemerintah pusat (KKP) untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana dari tambak, pabrik pakan, jalan-jalan dalam kawasan, hingga pabrik pengemasannya.

“Seluruhnya dibangun terintegrasi dalam satu kawasan. Dananya langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Kita hanya menyiapkan lahan. Sambil mengerucutkan bagaimana skema kerjasamanya nanti,” kata Muslim. Lahan seluas seribu hektar di Moyo Utara ini, lanjut Muslim, adalah lahan milik warga yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah untuk dimanfaatkan.

Skema kerjasamanya, pemilik lahan akan mendapatkan bagian dari keuntungan bisnisnya. Berapa persentase keuntungan pemilik lahan, Muslim juga mengatakan akan dikerucutkan nantinya. Selain mendapatkan keuntungan langsung, pemilik lahan dan masyarakat setempat juga akan dilibatkan langsung dalam tata kelola shrimp estate ini.

Masyarakat setempat yang akan menjadi pekerjanya. Untuk mempersiapan SDM-SDM yang akan digunakan, pemerintah juga akan menyekolahkan mereka untuk bidang keilmuan yang dibutuhkan didalam tata kelola kawasan shrimp estate. “Tahun ini semua sudah clear syarat-syaratnya. Tahun depan sudah dimulai. Penyelesaian lahan yang dibutuhkan seribu hektar juga dalam proses untuk penyesuaian tata ruangnya,” jelas Muslim.

Lalu untuk lobster estate, KKP akan melakukan budidaya nasional di Lombok. Beberapa daerah yang kawasannya direncanakan adalah di wilayah Sekotong Lombok Barat, wilayah Ekas dan Telong-elong Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Bahkan di Telong-elong, pemerintah menjadikannya sebagai kampung lobster.

“Untuk lobster estate ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp550 miliar lebih. Atau total anggaran dengan lobster estate hampir Rp5 triliun. Untuk lobster estate, tahun depan rencananya. Saat ini kita tengah mempersiapkan syarat-syaratnya,” demikian Muslim. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional