Setujui Pembahasan 12 Raperda Eksekutif, Fraksi Dewan Berikan Sejumlah Catatan

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Fraksi di DPRD Sumbawa menyetujui 12 Raperda usulan ekesekutif untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda. Dalam lanjutan paripurna, Raperda usulan Pemkab Sumbawa, Jumat lalu. Namun dengan memberikan jumlah catatan dan saran.

Iklan

Diketahui, 12 Raperda usulan eksekutif yakni, Rancangan perda tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa, Rancangan perda tentang registrasi dan pengkartuan ternak, Rancangan perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 1 tahun 2015 tentang kepala desa, Rancangan perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat desa, Rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 8 tahun 2016 tentang penetapan desa, Rancangan perda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, Rancangan perda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, Rancangan perda tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 25 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, Rancangan perdatentang pencabutan peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 15 tahun 2005 tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai, Rancangan perda tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 9 tahun 2011 tentang izin pertambangan rakyat; dan Rancangan perda tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan air tanah.

Diantara 12 Raperda dimaksud, ada enam Raperda tentang perubahan atas Perda sebelumnya dan 4 Raperda tentang pencabutan Perda.  Adapun keempat Perda yang dibatalkan dan/atau dicabut mengatur tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Perda tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai. Perda tentang izin pertambangan rakyat dan Perda tentang pengelolaan air tanah.

Beberapa catatan yang diberikan fraksi diantaranya, Raperda tentang registrasi dan pengkartuan ternak.  Seperti Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Junaidi, yang berharap proses registrasi dan pengartuan ternak tidak hanya sebatas administratif dan kepastian hukum dalam kepemilikan ternak saja. Tetapi harus sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat peternak secara kontinyu. Dengan tetap mempertahankan dan menjaganya sebagai identitas kearifan lokal di Sumbawa.

Selain itu, mengingat sistem beternak yang masih tradisional dengan sistem penggembalaan umum/lar,  penting disampaikan tentang makin sempitnya lahan yang dijadikan sebagai ladang penggembalaan umum bagi masyarakat peternak. Bahkan beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Validasi data ternak yang betul-betul akurat sangatlah penting untuk menjadi dasar membuat keputusan dan kebijakan dalam rangka memajukan peternakan di Sumbawa.

Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Cecep Lisbano, salah satunya juga memberikan catatan terhadap pencabutan empat perda. Sebagai konsekuensi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Makanya diminta kepada pemerintah daerah untuk lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal pengawasan penerapan peraturan peraturan yang memayungi pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pengelolaan air tanah, penjualan pemilikan dan pengunaan gergaji rantai dan izin pertambangan rakyat.

Sementara Fraksi PPP, Muhammad Nur, salah satunya memberikan saran soal Raperda tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten Sumbawa. Pihaknya meminta pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Termasuk  sarana dan prasarana terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain peningkatan mutu SDM tenaga pendidikan dan tenaga medis.

FPPP juga meminta pemerintah daerah untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, saluran irigasi, sarana air bersih dan pemukiman layak huni. Terhadap bidang kehutanan, kelautan dan perikanan serta bidang energi dan sumber daya mineral karena merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerah propinsi, pihaknya meminta untuk membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi. Pelestarian kawasan hutan, sumber daya kelautan tetap menjadi tanggungjawab bersama semua pihak.

“Kita tidak menginginkan hutan rusak, kita tidak menginginkan laut tercemar yang akan merusak tatanan ekosistem di laut,” cetusnya.

Sedangkan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, A. Rahman Atta, salah satunya menyoroti Raperda perubahan jasa umum. Pemkab diminta retribusi pelayan kesehatan tidak menitik beratkan pada persoalan tarif yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi kekinian. Yang kemudian tidak diikuti dengan pelayanan prima.

“Kita masih jauh dari kata hebat dalam hal ini. Kami meminta tarif pelayanan kesehatan untuk tetap menggunakan tarif lama mengingat pelayanan masih menggunakan pola lama,” sindirnya.

Begitu juga halnya dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. F PAN berpendapat besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan persampahan bukanlah sebuah alasan pembenar bagi pemerintah daerah untuk kemudian menaikkan tarif retribusi pelayanan sampah. Tetapi membangun pola pikir masyarakat yang cinta akan kebersihan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan sekedar menaikkan tarif rertibusi.

Dimana-mana bermunculan  ‘TPA baru’ seperti TPA samping taman Mande, ‘TPA Pasar Seketeng’, TPA bawah jembatan Alas’ TPA pasar Labuhan serta TPA TPA lainnya yang akan bermunculan lagi. Tentunya hal ini menjadi catatan tersendiri bagi instansi terkait untuk mengubah management pengelolaan persampahan. Bukan management penaikan tarif retribusi persampahan.

“Kami memahami kondisi kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Akan tetapi jika tarif dinaikkan dan dibebankan kepada masyarakat lagi, akan menimbulkan keengganan juga bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan persampahan,” tukas Atta.

Terkait retribusi pelayanan pasar, Fraksi PAN meminta Pemkab Sumbawa untuk lebih serius merealisasikan pasar induk. Mengingat penertiban dan penataan pasar Seketeng, hanya menimbulkan konflik horizontal antar pemangku kebijakan dengan masyarakat. (arn/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here