Setnov Tak Mau Ikut Campur Soal Hak Angket KPK

Mataram (suarantb.com) – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku tidak ikut campur dalam ketok palu anggota DPR RI untuk hak angket atas KPK. Ini disampaikannya saat ditemui di Kantor DPW Partai Golkar Minggu siang, 30 April 2017.

“Kalau masalah angket KPK saya serahkan kepada wakil-wakil ketua. Saya tidak pernah ikut mencampuri. Wakil-wakil ketua kami itulah yang telah melaksanakan,” jawabnya.

Iklan

Saat hendak dimintai komentar lebih jauh, politisi Partai Golkar ini dengan pengawalan ketat berlalu dari awak media. Penjelasan singkat itu disampaikan Setnov terkait kasus pengesahan hak angket atas KPK oleh DPR RI dalam rapat paripurna Sabtu lalu, 29 April 2017.

Di NTB sendiri, pengesahan hak angket atas KPK ini mendapat reaksi keras dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Koordinator FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyatakan mengutuk tindakan DPR RI, khususnya Fahri Hamzah yang mengetok palu mengesahkan hak angket tersebut.

Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat juga mendukung sikap Fahri Hamzah yang ikut mengesahkan penggunaan hak angket tersebut.

“Kami melihat apa yang dilakukan Fahri Hamzah selama ini adalah dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan agar berjalan dengan baik,” ujar Ketua Aliansi Pemuda NTB – Jakarta, Dian Sandi Utama dalam rilis yang diterima redaksi suarantb.com, Sabtu, 29 April 2017.

Dian menegaskan, terkait hak angket DPR kali ini, pihaknya berpendapat bahwa hak angket itu perlu manakala dirasakan ada suatu kekeliruan pada pelaksanaan undang-undang, menyangkut kebijakan pemerintah. Tujuannya tentu untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami ini sayang terhadap lembaga KPK, tapi kami juga tidak mau menutup mata bahwa sebenarnya kita semua mengetahui ada masalah di dalamnya selama ini, kita lihat saja seperti tahun-tahun sebelumnya dimana LHP BPK menemukan beberapa catatan ketidakpatuhan KPK terhadap UU atau beberapa waktu yang lalu sempat ada kasus indikasi kebocoran Sprindik, BAP untuk kesekian kalinya,” beber Dian.

Selain itu, Dian juga menyebutkan adanya isu tebang pilih dan lain-lain. “Hal-hal seperti ini kan harus diselidiki, ‘ada apa?’ itulah alasan kami mendukung Hak angket ini untuk digulirkan. Agar kami juga bisa melihat, apa sebenar-benarnya yang terjadi di dalam KPK itu sendiri. Kami berfikir positif saja bahwa DPR ingin hukum ini digunakan dengan benar tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar penegakan hukum dan HAM yang berlaku.” (ros)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here