Setiap Hari Enam Kasus Korupsi Terjadi di Indonesia

Dompu (Suara NTB) – Sekitar 1.500 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), dan per hari lima sampai enam kasus. Data tersebut menunjukan indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan, sekaligus membuktikan bobroknya lembaga pemerintahan di negara ini.

Hal itu disampaikan Asisten Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr. H. Asep Nana Mulyana, SH, MH saat memberi ceramah umum kepada jajaran pemda Dompu, Jumat, 14 Oktober 2016 malam. Dia mengatakan, data kualitatif yang menunjukkan parahnya kondisi negara ini salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah dalam penggunaan anggaran negara.

Iklan

Bahkan tak sedikit persolan membuat para pejabat pembuat kebijakan di berbagai daerah tak berani mendisposisikan suatu keputusan lantaran takut masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. “Persoalannya sekarang, kalau ada infrastruktur di suatu daerah itu belum jalan, itu bukan karena tidak punya uang, tapi ternyata banyak juga aparatur negara ini yang takut menggunakan anggaran,” katanya.

Nana Mulyana menyebutkan, periode Juli 2016 lalu anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ruangan hanya mencapai 19,8 persen dan sisanya masih terparkir di bank. Selain itu, ketakutan luar biasa apartur negara terhadap tindakan represif aparat penegak hukum seringkali berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Triwulan pertama 2016 pertumbuhan ekonomi kita di bawah triwulan pertama 2014. Di mana, pertumbuhan ekonomi kita hanya mencapai 5,1 persen. Beberapa waktu lalu, kata dia, ditemukan pihaknya salah seorang bendahara mengeluhkan tindak aparat penegak hukum yang tiba-tiba menjadikanya tersangka dugaan penggelapan anggaran sebuah proyek. Padahal dirinya tidak tahu menahu tentang di mana dan bagaimana kondisi real proyek tersebut. “Ketika dokumentasinya lengkap, kami (bendahara) cairkan. Ternyata, kami ndak tahu proyeknya di lapangan tidak selesai. Tapi kenapa kami dijadikan tersangka,” ujarnya.

Hal seperti ini kata Nana Mulyana, merupakan persoalan nasional, ada persoalan – persoalan esensial yang perlu kita pikirkan seperti sinerginya antara aparat penegak hukum dengan pemerintah. Karena rendahnya serapan anggaran, lambatnya pertumbuhan ekonomi kini bukan lagi menjadi prioritas masalah untuk dipecahkan, melainkan yang muncul dalam benak aparatur pemerintah ialah ketakutan. “Bapak ibu bayangkan, banyak kepala dinas yang rela melepaskan jabatanya karena memilih menghindar dari ketakutan itu,” ungkapnya.

Tindakan masif aparat hukum itu dikarenakan persoalan regulasi, undang – undang No. 31 tahun 1999 Junto Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu ibarat sebuah pukat harimau yang bisa menjerat siapapun. “Kenapa saya katakan demikian, karena bapak melihat orang yang saya katakan tadi, bendahara yang tidak tahu apa – apa tapi dijadikan tersangka, karena jelas ia melawan hukum. Hukum seperti apa, termasuk melanggar administrasi. Kalau kemudian saya selaku Kadis Kesehatan bermaksud mendatangkan obat malaria, tapi ternyata dalam praktiknya kemudian obat malaria tersebut tidak bisa digunakan karena di Dompu bukan penyakit malaria melainkan muntaber. Kalau kita mengacu pada undang-undang di atas maka kebijakan saya selaku kepala dinas itu dapat diseret ke pengadilan,” pungkasnya. (jun)