Setengah Juta Peserta BPJS di Loteng Ditanggung Pusat

Ilustrasi Kartu BPJS

Praya (Suara NTB) – Pemerintah pusat menanggung lebih dari setengah juta penduduk Lombok Tengah (Loteng) sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2020 ini. Jumlah tersebut setara 54 persen dari total penduduk Loteng saat ini.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan cabang Selong, Made Sukmayanti, saat memberikan keterangan pers di Praya, Jumat, 14 Agustus 2020.

Iklan

Ia mengungkapkan, saat ini total peserta BPJS Kesehatan di Loteng mencapai 740.037 jiwa. Dengan 558.725 jiwa di antaranya merupakan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sisanya sebanyak 48.811 jiwa ditanggung pemerintah kabupaten, 16.351 jiwa ditanggung pemerintah provinsi dan 64.031 merupakan pekerja penerima upah (PPU).

Kemudian ada 45.028 jiwa berasal dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta 7.091 jiwa bukan penerima. “Sementara penduduk yang belum menjadi peserta BPJS dan tidak masuk dalam program BPJS sebanyak 293.582 jiwa. ,” sebutnya.

Sukmayanti menjelaskan, mulai bulan Juli kemarin pemerintah pusat telah melakukan penyesuaian besaran iuran BPJS. Kebijakan tersebut sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Di mana untuk peserta kelas I iurannya Rp 150 ribu pe rbulan. Kemudian Rp 100 ribu untuk kelas II dan untuk kelas III iuran per bulannya sebesar Rp 42 ribu.

Khusus bagi peserta BPJS mandiri baik itu PBPU maupun BP yang memilih layanan kelas III mulai bulan Juli kemarin tidak harus membayar penuh. Hanya membayar Rp 25.500 saja. Sisa kekurangan pembayaran iuran sudah ditanggung oleh pemerintah pusat.  “Jadi khusus peserta PBPU dan BP yang memilik layanan kelas III cukup bayar Rp 25.500 dari iuran semestinya Rp 42 ribu. Karena selisih sebesar Rp 16.500 itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Tapi kebijakan itu hanya sampai tahun 2020 ini saja. Karena tahun 2021 mendatang iuran yang dibayar naik menjadi Rp 35 ribu per bulan. Selisih sebesar Rp 7.000 itulah yang ditanggung oleh pemerintah pusat. “Pemerintah pusat tahun ini menaikkan besaran iuran BPJS. Tapi khusus peserta mandiri yang memilih layanan kelas III tetap akan memperoleh subsidi dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Terkait pelayanan, BPJS kesehatan secara bertahap terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah aplikasi pendukung diluncurkan. Di antaranya layanan VIKA (Voice Interactive JKN) serta CHIKA (Chat Asistant JKN), melalui sambungan khusus 1500 400. Itu semua untuk memudahkan masyarakat peserta BPJS kesehatan dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS. (kir)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional