Setelah Mutasi Eselon III dan IV, Eselon II akan Menyusul

Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Usai mutasi 375 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memastikan akan segera dilakukan mutasi untuk pejabat eselon II. Pemprov NTB sudah melakukan asemen kepada seluruh pejabat eselon II awal Januari lalu.

‘’Tentu akan dilihat, (mutasi) dalam waktu dekat,’’ kata anggota Baperjakat yang juga Asisten III Administrasi Umum dan Aparatur Setda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 7 Februari 2020.

Iklan

Saat ini ada lima jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB yang masih lowong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt). Kelima jabatan tersebut adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.

Fathurrahman menjelaskan, belum pengisian jabatan eselon II, karena sekarang dilakukan penataan di eselon III dan IV. Pemprov menata terlebih dahulu pejabat-pejabat teknis. Karena sebelumnya banyak juga yang lowong.

Disebutkan 375 pejabat yang dimutasi kali ini terdiri dari 88 pejabat eselon III, 241 pejabat eselon IV dan sisanya Kepala SMA/SMK. Pengisian jabatan struktural eselon III dan IV yang dilakukan, lanjut Fathurrahman sesuai dengan kebutuhan organisasi.

‘’Kemudian terpenting juga ada perubahan nomenklatur yang dikhawatirkan akan menganggu kalau tak dilaksanakan pelantikan. Seperti BPKAD dan DPMPTSP, BKD, BPSDM dan Dinas Perkim,’’ jelasnya.

Disinggung mengenai penekanan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang meminta pejabat eselon III dan IV agar tak mencelakai atasannya. Fathurrahman mengatakan hal itu disampaikan agar para pejabat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dapat mempercepat pencapaian program dan kegiatan di masing-masing OPD sesuai dengan target RPJMD.

Ia menepis anggapan terjadi ketidakharmonisan di dalam OPD, antara bawahan dan atasan seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Apa yang ditekankan Wagub lebih kepada peningkatan sinergitas dalam upaya percepatan pencapaian program dan kegiatan di masing-masing OPD untuk mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang.

‘’Bukan tak ada keharmonisan. Artinya sekarang itulah pentingnya sinergisitas antara seluruh pejabat  yang berada di satu OPD,’’ tandas mantan Kepala BKD NTB ini. (nas)